Bisnis.com, JAKARTA - Dalam panggilan teleponnya dengan Menteri Keuangan Amerika Serikat yang baru dilantik Janet Yellen, Menteri Keuangan Jerman Olaf Scholz sepakat untuk mengatasi bersama tantangan terkait pajak digital.
"Itu adalah pertukaran yang sangat bersahabat, mereka menyetujui kerjasama yang baik dan erat," kata Juru Bicara Kementerian Keuangan di Berlin, dilansir Financial Post, Kamis (28/1/2021).
Sebelumnya, setelah dilantikan menjadi perempuan pertama yang menjabat Menkeu AS, Scholz merupakan salah satu yang pertama kali memberi selamat kepada Yellen.
Ucapan selamat itu sekaligus menyuarakan harapan Yellen dapat membantu memimpin kemajuan dalam mencapai kesepakatan internasional tentang perpajakan digital.
Juru bicara itu menambahkan, Scholz dan Yellen ingin berencana bertemu secara langsung jika pandemi memungkinkan, idealnya di sela-sela pertemuan musim semi Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia di Washington pada April mendatang.
Sementara itu, diwartakan VOA, sikap terbuka Yellen mengenai sengketa perpajakan digital disambut baik oleh pemimpin Eropa. Secara keseluruhan, Yellen menjelaskan bahwa pemerintahan baru mendukung seruan bagi perusahaan teknologi untuk membayar lebih banyak pajak.
Baca Juga
Berbicara di Forum Ekonomi Dunia (WEF) tahun ini, Menteri Keuangan Prancis Bruno Le Maire mengatakan sikap Yellen yang terbuka terhadap negosiasi adalah kabar baik bagi masalab perpajakan digital internasional.
"Pertama-tama, perpajakan digital dan, tentu saja, juga pajak minimum atas pajak perusahaan. Saya pikir kita berada di jalur yang benar. Ada kemungkinan untuk menemukan kesepakatan tentang sistem perpajakan internasional yang baru ini pada akhir musim semi 2021 ini," kata Le Maire.
Komentar tersebut sejalan dengan Menteri Keuangan Jerman Olaf Scholz yang mengatakan kesepakatan internasional tentang perpajakan digital diharapkan akan terjadi pada musim panas.
Di Prancis, perusahaan-perusahaan raksaaa seperti Google, Apple, Facebook, dan Amazon dikritik atas praktik penghindaran pajak Eropa yang telah lama dilakukan oleh perusahaan multinasional.
Selama bertahun-tahun, mantan presiden AS Donald Trump telah menentang proposal apapun untuk mengenakan pajak kepada raksasa teknologi tersebut.
Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) menjadi tuan rumah pembicaraan internasional tentang perpajakan digital. Anggota menunda tenggat waktu untuk kesepakatan hingga 2021 setelah AS menarik diri dari pembicaraan pada Juni tahun lalu karena pandemi virus Corona. Menteri keuangan Prancis mengatakan ini masalah keadilan.
"Pemenang dari krisis ekonomi ini adalah raksasa digital. Bagaimana Anda bisa menjelaskan kepada beberapa sektor yang telah terpukul parah oleh krisis dan yang membayar pajak dengan semestinya? Ini tidak adil dan juga tidak efisien dari sudut pandang finansial," katanya
Oktober lalu, OECD memperingatkan bahwa ketegangan atas pajak digital dapat memicu perang dagang yang dapat menghapus satu persen.
