Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Menkeu AS Bicarakan Pajak Digital dengan Inggris dan Jerman

Yellen menyoroti masalah pajak digital tersebut sebagai prioritas dalam panggilan bilateral pertamanya.
Reni Lestari
Reni Lestari - Bisnis.com 28 Januari 2021  |  10:06 WIB
Menteri Keuangan AS Janet Yellen. - Reuters/Jonathan Ernst
Menteri Keuangan AS Janet Yellen. - Reuters/Jonathan Ernst

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keuangan AS Janet Yellen berbicara dengan rekan-rekannya di Inggris dan Jerman tentang penyelesaian sengketa atas perpajakan digital bagi raksasa internet seperti Facebook Inc.

Yellen menyoroti masalah pajak digital tersebut sebagai prioritas dalam panggilan bilateral pertamanya. Yellen dan Kanselir Keuangan Inggris Rishi Sunak membahas kebutuhan untuk menemukan solusi multilateral untuk banyak masalah yang dihadapi ekonomi global.

"Termasuk mengatasi tantangan pajak dalam memajaki pendapatan perusahaan multinasional secara efisien dan adil," demikiam pernyataan Departemen Keuangan AS dilansir Bloomberg, Kamis (28/1/2021).

Departemen Keuangan Inggris, dalam pernyataannya, mengatakan Yellen dan Sunak juga membahas solusi global atas tantangan pajak yang diciptakan oleh digitalisasi ekonomi.

Sementara itu, selama panggilan telepon dengan Menteri Keuangan Jerman Olaf Scholz, Yellen mengatakan AS akan secara aktif berpartisipasi dalam diskusi untuk menempa kesepakatan internasional tepat waktu tentang perpajakan.

Keduanya juga membahas pentingnya kemitraan AS-Jerman dan transatlantik, dan setuju untuk bekerja sama dalam berbagai masalah termasuk mengakhiri pandemi, pemulihan ekonomi, ketidaksetaraan pendapatan dan perubahan iklim, menurut pernyataan itu.

Awal bulan ini, sebelum Presiden Joe Biden menjabat, AS menambahkan Austria, Spanyol, dan Inggris ke dalam kelompok negara yang dinilai mendiskriminasi perusahaan Amerika melalui keputusan untuk mengenakan pajak pada perusahaan digital seperti Facebook. Kantor Perwakilan Dagang AS sebelumnya telah mengeluarkan temuan serupa terhadap India, Italia, dan Turki.

Pernyataan itu menunjukkan bahwa komunitas internasional dapat bergerak lebih dekat untuk mencapai kesepakatan tentang siapa yang dapat mengenakan pajak Facebook dan raksasa teknologi lainnya termasuk Amazon.com Inc. dan Alphabet Inc. Google.

Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) sedang mencoba untuk menengahi kesepakatan di antara hampir 140 negara untuk mengatasi kekhawatiran tentang bagaimana raksasa teknologi internasional dikenakan pajak.

Pascal Saint-Amans, Direktur Pusat Kebijakan dan Administrasi Pajak OECD, mengatakan bahwa dia percaya Yellen membawa pendekatan yang lebih konstruktif untuk mencapai kesepakatan tahun ini daripada yang dilakukan oleh pemerintahan Trump.

Yellen mengatakan kepada Komite Keuangan Senat sebelum diangkat menteri bahwa dia akan segera dan penuh semangat terlibat dengan negosiasi pajak internasional di OECD. Dia juga mengatakan bahwa tarif balasan membebankan biaya pada rumah tangga AS, sebuah tanda bahwa dia kurang bersedia untuk merekomendasikan pajak impor sebagai perangkat kebijakan.

OECD telah mengusulkan tarif pajak minimum global sekitar 13 persen, sebuah langkah yang dapat mengharuskan AS untuk mengubah tarif 10,5 persen yang saat ini diwajibkan oleh perusahaan Amerika untuk membayar keuntungan luar negeri mereka.

Pendahulu Yellen, Steven Mnuchin, menarik diri dari pembicaraan OECD musim panas lalu karena ketidaksepakatan tentang pajak minimum global semacam itu.

Namun, Yellen mengatakan kepada panel Senat bahwa pajak minimum global akan membuat AS lebih kompetitif karena banyak negara saat ini tidak menilai pungutan apa pun atas keuntungan luar negeri perusahaan yang berbasis di dalam perbatasan mereka.

"Pajak minimum global seperti itu dapat menghentikan perlombaan global yang merusak ke dasar perpajakan perusahaan dan membantu mencegah pengalihan keuntungan yang berbahaya," kata Yellen dalam tanggapan tertulis atas pertanyaan dari para senator.

Dia melanjutkan, saat ini sebagian besar yurisdiksi kantor pusat lainnya tidak mengenakan pajak atas pendapatan asing dari perusahaan multinasional yang bermarkas di dalam negeri.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

jerman inggris janet yellen pajak digital
Editor : Hadijah Alaydrus
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top