Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah menerbitkan Surat Edaran No. 12/2021 tentang petunjuk pelaksana perjalanan internasional dengan transportasi udara dalam masa pandemi Covid-19 yang berlaku bagi Warga Negara Asing (WNA) dan Warga Negara Indonesia (WNI) hingga personel maskapai.
Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub Novie Riyanto mengatakan bagi pelaku perjalanan internasional yang berstatus WNI maupun WNA dari seluruh negara asing yang memasuki Indonesia, baik secara langsung maupun transit di negara asing, harus menunjukkan hasil negatif melalui tes RT-PCR di negara asal yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3 x 24 jam sebelum jam keberangkatan dan dilampirkan pada saat pemeriksaan kesehatan atau e-HAC Internasional Indonesia.
Dia melanjutkan dalam SE poin 3f tersebut, pada saat kedatangan akan dilakukan tes ulang RT-PCR bagi pelaku perjalanan dan diwajibkan menjalani karantina selama lima hari bagi WNI di tempat akomodasi karantina khusus yang telah disediakan oleh pemerintah sesuai dengan Surat Keputusan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 No. 6/2021 dan bagi WNA di tempat akomodasi karantina dengan biaya mandiri (hotel/penginapan) yang telah mendapatkan sertifikasi penyelenggaraan akomodasi karantina Covid-19 oleh Kementerian Kesehatan.
“Sementara itu dalam hal kepala perwakilan asing dan keluarga yang bertugas di Indonesia dapat melakukan karantina mandiri di kediaman masing- masing selama 5 hari sebagaimana dimaksud pada huruf f. Sedangkan untuk diplomat asing lainnya, karantina selama 5 hari dilakukan di tempat yang telah disediakan pemerintah,” ujarnya dalam SE poin 3g dan 3h yang dikutip, Selasa (26/1/2021).
Dalam hal hasil pemeriksaan ulang RT-PCR pada saat kedatangan menunjukkan hasil positif maka dilakukan perawatan di rumah sakit bagi WNI dengan biaya ditanggung oleh pemerintah dan bagi WNA dengan biaya mandiri.
Setelah dilakukan karantina lima hari terhitung sejak tanggal kedatangan bagi WNI dan WNA dilakukan pemeriksaan ulang RT- PCR. Dalam hal hasil negatif sebagaimana dimaksud pada huruf j, maka bagi WNI dan WNA diperkenankan untuk melanjutkan perjalanan.
Baca Juga
Kemudian dalam hal hasil positif sebagaimana dimaksud pada huruf j, maka dilakukan perawatan di rumah sakit bagi WNI dengan biaya ditanggung oleh pemerintah dan bagi WNA dengan biaya mandiri.
Sementara itu, pengaturan terhadap personel pesawat udara dari penerbangan internasional dalam masa pandemi Covid-19 terbagi menjadi dua yakni bagi personel pesawat udara sipil asing dan personel pesawat udara sipil Indonesia.
Secara terperinci, personel pesawat udara dari penerbangan internasional berlaku ketentuan sebagai berikut, yakni menunjukkan hasil negatif melalui tes RT-PCR di negara asal yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 7 x 24 jam sebelum jam keberangkatan.
Mereka juga diizinkan untuk turun dari pesawat udara dan menunggu atau menginap (sesuai dengan kebutuhan masa waktu transit) pada area atau fasilitas khusus yang disediakan oleh operator pesawat udara.
Adapun Novie menegaskan selama waktu tunggu atau menginap personel pesawat udara tidak diperbolehkan untuk keluar dari area atau fasilitas khusus dengan pengawasan dan tanggung jawab penuh dari operator pesawat udara dengan pendampingan oleh Inspektur Keamanan Penerbangan.
Sementara bagi Personel pesawat udara sipil Indonesia, berlaku ketentuan sebagai berikut diantaranya untuk keberangkatan ke luar negeri mengikuti ketentuan negara tujuan. Kemudian pada saat kedatangan di Indonesia dilakukan tes RT-PCR oleh Kementerian Kesehatan, apabila menunjukan hasil negatif, dapat melaksanakan tugas kembali dan apabila menunjukan hasil positif, maka dilakukan perawatan di rumah sakit yang telah disediakan oleh Pemerintah.
Menurutnya, khusus untuk personel pesawat udara pada penerbangan yang tidak melakukan remain over night (RON) serta tidak keluar dari pesawat udara di negara tujuan, tidak diperlukan tes RT-PCR pada saat kedatangan di Indonesia.
Biaya perawatan di rumah sakit sebagaimana dimaksud pada bagi personel pesawat udara yang berstatus WNI biaya ditanggung oleh pemerintah dan bagi personel pesawat udara yang berstatus WNA biaya ditanggung mandiri oleh operator penerbangan sipil Indonesia.
