Bisnis.com, JAKARTA — Peningkatan investasi akan terdorong secara natural seiring dengan penguatan tren normalisasi ekonomi nasional. Meski telah ditandai dengan vaksinasi sebagai upaya tahun pemulihan, sejumlah tantangan menarik investasi masih membayangi.
Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani mengatakan tantangan terbesar menarik investasi saat ini adalah mengendalikan pandemi secepatnya agar Indonesia bisa lebih cepat normalisasi, menggenjot kinerja, membuka lapangan kerja dan kembali meningkatkan daya beli, dan mengembalikan confidence konsumsi masyarakat.
Shinta menyebut tanpa pengendalian pandemi dan normalisasi, akan sangat sulit bagi pelaku usaha untuk mempertahankan eksistensi usaha karena modal akan terus terkikis oleh biaya operasi yang lebih besar dari pada pendapatannya.
"Apalagi kalau kita memperhitungkan biaya operasi yang semakin berat pada tahun ini dibandingkan dengan tahun lalu," kata Shinta kepada Bisnis, Senin (25/1/2021).
Biaya operasi yang semakin berat itu karena kenaikan upah di sejumlah wilayah, subsidi-subsidi perusahaan untuk kesehatan atau kesejahteraan karyawan seperti tes Covid-19, disinfeksi ruang kerja, pemberian vitamin, atau vaksinasi mandiri, jatuh tempo pembaruan sewa, hingga pengurangan subsidi pemerintah untuk korporasi.
Shinta mengemukakan tantangan lain adalah determinan utama pada investasi yakni ekosistem usaha yang efisien dan mudah diprediksi. Oleh karena itu, tantangan terbesar setelah pengendalian pandemi adalah segera merampungkan aturan-aturan pelaksana UU Cipta Kerja secara konsisten, reasonable, dan prudent atau tidak membebani pelaku usaha dan calon investor secara berlebihan.
Baca Juga
Adapun jika aturan pelaksana tidak konsisten terhadap isi UU Cipta Kerja, tren investasi ini tidak akan bertahan lama karena beban usaha formal akan kembali menjadi terlalu berat bagi pelaku usaha atau investor baru yang umumnya adalah pelaku usaha UMKM yang selama ini beroperasi secara informal.
Kondisi tersebut juga tidak baik untuk menarik FDI yang akan menjadi pendorong besar dalam peningkatan produktifitas ekspor, akselerasi adopsi teknologi dan integrasi Indonesia ke dalam global supply chain karena UU Cipta Kerja tidak akan menghasilkan hal-hal tersebut tanpa implementasi peraturan yang konsisten di lapangan serta menciptakan efisiensi riil bagi pelaku usaha.
Tantangan terakhir, yakni perlunya reformasi struktural berkelanjutan di berbagai sektor dan aspek usaha yang belum dicakup oleh UU Cipta Kerja misalnya efisiensi supply chain dan logistik dalam negeri, efisiensi biaya energi di dalam negeri, mengefisiensikan ICOR, membenahi mismatch produktifitas dan domestic supply chain, masalah keterbatasan skilled workers, masalah produktifitas, dan skills mismatch pekerja, dan sejenisnya.
"Tanpa reformasi ini pasca UU Cipta Kerja, kelemahan-kelemahan struktural pada ekonomi nasional akan terus menjadi masalah besar terhadap sustainability pertumbuhan nasional di masa mendatang," ujar Shinta.
