Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan meminta agar pemangku kepentingan tidak menyentuh anggaran proyek padat karya tunai pada 2021.
Kementerian PUPUR merupakan salah satu kementerian yang mengalami refocusing anggaran untuk mendukung pengendalian pandemi Covid-19.
Adapun, kementerian itu merencanakan program padat karya tunai (PKT) 2021 akan menyerap anggaran senilai Rp18,14 triliun atau sekitar 12,1 persen dari total pagu anggaran 2021. Angka tersebut tumbuh sekitar 47,24 persen dibandingkan dengan alokasi tahun anggaran 2020.
"Untuk [potensi] refocusing [program] padat karya tunai tidak akan disentuh. Tetap akan diamankan untuk tidak dilakukan refocusing. Strateginya, kami minta dengan Kementerian Keuangan [untuk tidak disentuh]," katanya dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR, Kamis (21/1/2021).
Secara keseluruhan untuk mendukung upaya percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial, pagu anggaran Kementerian PUPR TA 2021 dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur sumber daya air, seperti untuk pembangunan 54 bendungan.
Secara mendetail, pembangunan bendungan tersebut terdiri atas 11 bendungan baru dan 43 bendungan on-going.
Baca Juga
Selain itu, Kementerian PUPR juga akan membangun 24 embung, 25.000 hektare lahan irigasi baru, 120 km pengendali banjir, 20 km pengaman pantai, program padat karya Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) di 12.000 lokasi, dan rehabilitasi dan peningkatan 250.000 hektare lahan irigasi, serta revitalisasi 5 danau.
Di bidang konektivitas untuk pembangunan 831 km jalan, 19.888 meter jembatan, 3.116 meter jalan layang/lintas bawah/terowongan, 35 km jalan bebas hambatan, serta peningkatan 1.279,5 km jalan nasional, dan 2.177,5 meter penggantian jembatan.
Di bidang permukiman digunakan untuk pembangunan 2.012 liter/detik siatem penyediaan air inum, sistem pengelolaan air limbah domestik untuk 367.380 KK, 917 sekolah/gedung sarana dan prasarana pendidikan, 9 gedung sarana dan prasarana olahraga (termasuk dukungan Piala Dunia U-20), 17 pasar, penataan 143 hektare permukiman kumuh dan kawasan strategis pariwisata nasional.
Selanjutnya, perumahan untuk pembangunan 9.210 unit rumah susun, 2.440 rumah khusus, 111.200 unit rumah swadaya, dan 40.000 unit prasarana dan sarana umum.
Terakhir alokasi anggaran 2021 untuk dukungan manajemen yang mencakup pembinaan konstruksi, pembiayaan infrastruktur PU dan perumahan, pengembangan SDM, pengembangan infrastruktur wilayah, sekretariat jenderal dan inspektorat jenderal.
