Bisnis.com, JAKARTA - Pendaftaran anggota Dewan Pengawas Sovereign Wealth Fund (SWF) atau Lembaga Pengelola Inevstasi (LPI) dari kelompok profesional sudah ditutup. Saat ini tengah dalam proses uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test.
Uji kelayakan direncanakan selesai minggu ini dan langsung diserahkan Presiden Joko Widodo ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk dikonsultasikan.
“Belum terima [nama calon dewan pengawas]. [Kabar akan diserahkan pemerintah] belum dibahas di pimpinan,” kata Wakil Ketua DPR Rachmad Gobel saat dikonfirmasi Bisnis.com, Senin (11/1/2021).
Wakil Ketua DPR Aziz Syamsudin pun mengungkapkan hal serupa. Akan tetapi dia sudah mendapat kabar kapan akan diserahkan walaupun tidak rinci.
“Info minggu ini,” ungkapnya.
Sementara itu Anggota Komisi Keuangan DPR Anis Byarwati menjelaskan bahwa belum mendapat kabar nama-nama calon anggota dewan pengawas.
Baca Juga
“Di Komisi XI [keuangan] belum ada pembahasan soal ini,” jelasnya.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan bahwa Presiden Jokowi yang akan mengumumkan langsung siapa yang lolos dalam tahap uji kelayakan calon dewan pengawas SWF.
“Pada saat Presiden sampaikan ke DPR [Dewan Perwakilan Rakyat] untuk dikonsultasikan, pasti akan penjelaskan. Paling lambat minggu depan ada proses konsultasi ke DPR mengenai nama anggota dewan pengawas dari kelompok yang profesional,” katanya melalui konferensi pers virtual, Jumat (8/1/2021).
Diketahui dari Instagram Chatib Basri, dirinya dan tim seleksi Dewan Pengawas LPI - a.l. Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menti BUMN Erick Thohir, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmojo - menyambangi istana pada Sabtu (9/1/2021).
Melihat komposisi tamu Presiden dalam foto yang dibagikan Chatib Basri, jelas bahwa kunjungan ini terkait dengan seleksi Dewan Pengawas LPI. Presiden akan membagikan nama-nama Dewan Pengawas LPI pada minggu ini.
Pembentukan LPI secara khusus diatur dalam bab investasi pemerintah pusat dan kemudahan proyek strategis nasional. Lembaga ini bakal diawasi Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Menteri Keuangan, dan kalangan profesional.
LPI bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Adapun, dewan direktur diangkat dan diberhentikan oleh dewan pengawas.
Dalam UU Cipta Kerja, modal awal Lembaga Pengelola Investasi ditetapkan paling sedikit Rp15 triliun. Modal awal bisa berupa dana tunai dan barang milik negara.
Selain itu, piutang negara pada badan usaha milik negara atau badan usaha perseroan terbatas juga bisa menjadi modal awal LPI. Saham milik negara pada badan usaha milik negara atau perseroan terbatas juga menjadi termasuk bentuk modal awal LPI.
UU Cipta Kerja juga mengatur perihal aset negara dan BUMN yang bisa dijadikan investasi pemerintah pusat kepada LPI.
Aset tersebut oleh LPI juga bisa dipindahtangankan secara langsung kepada perusahaan patungan yang dibentuk oleh LPI. Ketentuan lebih lanjut perihal pemindahtanganan diatur dalam peraturan pemerintah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
