Bisnis.com, JAKARTA — Kondisi ketidakpastian yang diproyeksikan masih berlangsung pada tahun ini dinilai menjadi sentimen penekan sulitnya target investasi untuk direalisasikan.
Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan menilai target investasi di sektor migas pada tahun ini masih cukup berat untuk dicapai.
Menurutnya, sampai dengan saat ini kepastian hukum untuk investasi melalui revisi Undang-Undang Migas yang sangat dinantikan investor masih belum juga diselesaikan.
Di samping itu, sejumlah permasalahan yang masih perlu diperhatikan seperti permasalahan lahan, isu sosial, dan beberapa perizinan harus seger diselesaikan dan disederhanakan.
"Di sisi lain, lapangan migas kita yang sudah tua dan tingkat rasio keberhasilannya cukup kecil menyebabkan investor berhati hati dalam menanamkan modalnya," katanya kepada Bisnis, Kamis (7/1/2021).
Lebih lanjut, Mamit menyampaikan Covid-19 sepertinya akan memberi dampak juga terhadap kegiatan investasi migas karena permintaan energi akan berkurang sehingga harga minyak cenderung tidak stabil dan hal tersebut menjadi perhitungan sendiri bagi investor dalam berinvestasi di sektor migas.
Baca Juga
Kendati harga minyak mulai kembali naik, pergerakan harga minyak dunia masih sulit untuk diprediksi karena belum dapat dipastikan kapan pandemi Covid-19 akan berakhir.
"Pandemi Covid-19 sudah memasuki gelombang ketiga di mana di beberapa negara sudah mulai terjadi pembatasan sehingga potensi terjadinya oversupply cukup besar, mudah-mudahan saja kabar baik mulai ditemukannya vaksin dapat terus menjaga harga minyak dunia," ungkapnya.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif mengatakan bahwa pemerintah mematok target investasi dari sektor ESDM bisa mencapai US$36,4 miliar. Perinciannya adalah investasi sektor energi baru terbarukan dan konservasi energi mencapai US$2,9 miliar, minerba US$6 miliar, ketenagalistrikan US$9,9 miliar, dan migas US$17,7 miliar.
Arifin berharap agar kendala pandemi Covid-19 pada tahun ini bisa dapat teratas dengan adanya program vaksinasi untuk masyarakat yang telah diprogramkan pemerintah.
"Tentu saja ini terkait dengan situasi yang ada di luar negeri di mana ketergantungan terhadap importasi dari barang investasi tidak terganggu sehingga progresnya bisa dicapai," jelasnya.
