Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Sebut Ekonomi Indonesia 2020 Terpuruk, Rizal Ramli Soroti Menkeu

Ekonom senior Rizal Ramli pun membandingkan pencapaiannya ketika menjabat sebagai Menko Ekuin 20 tahun lalu dibandingkan kinerja Menkeu Sri Mulyani.
Mantan Menko Maritim Rizal Ramli (kanan) memberikan keterangan pers saat melakukan pelaporan terkait pencemaran nama baik dirinya oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, di Bareskrim Polri, Gambir, Jakarta, Selasa (16/10/2018)./ANTARA-Aprillio Akbar
Mantan Menko Maritim Rizal Ramli (kanan) memberikan keterangan pers saat melakukan pelaporan terkait pencemaran nama baik dirinya oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, di Bareskrim Polri, Gambir, Jakarta, Selasa (16/10/2018)./ANTARA-Aprillio Akbar

Bisnis.com, JAKARTA - Kinerja ekonomi Indonesia sepanjang 2020 dinilai jauh dari kata berhasil yang terutama dipicu oleh kebijakan fiskal yang dinilai tidak tepat, di samping faktor eksternal yakni pandemi Covid-19.

Hal itu diungkapkan ekonom senior Rizal Ramli. Menurutnya, selain faktor eksternal, keterpurukan ekonomi juga tidak lepas dari faktor internal di jajaran kabinet Indonesia Maju.

Pangkalnya, kata Rizal Ramli, adalah semrawutnya kebijakan fiskal di bawah komando Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Kebijakan pertama Menkeu yang disoroti Rizal Ramli adalah soal utang.

Menko Ekuin era pemerintahan Abdurrahman Wahid alias Gus Dur itu mengungkapkan, Sri Mulyani memberikan keuntungan kepada kreditor dengan membuat bunga utang yang cukup tinggi.

"Misalnya, di bank ada yang mau pinjam kredit (bunga) pinjamannya 15 persen. Para pengusaha datang ajukan kredit, mereka negosiasi jangan 15 persen tapi 12-13 persen. Tapi ada satu negara yang datang mau bayar bunga 17-18 persen, 2 persen lebih mahal dari pasar selama 10 tahun," kata Rizal Ramli dalam keterangan resmi, Sabtu (26/12/2020).

Kebijakan utang dengan bunga yang tinggi seperti itu, kata Rizal Ramli, tidak dilakukan oleh negara tetangga Indonesia seperti Singapura hingga Jepang dan China.

"Jangan main-main. Perbedaan, selisih bunga 2 persen saja selama 10 tahun. Misalnya kita pinjam $10, 2 persennya itu tambahan bunganya itu sepertiganya. Siapa yang bayar? Rakyat kita," jelasnya.

Selain itu, Rizal Ramli yang juga mantan anggota tim panel bidang ekonomi PBB itu juga melihat kebijakan tax holiday bagi para pengusaha besar justru membuat cekak penerimaan negara.

Sebagai buktinya, imbuh Rizal Ramli, tax ratio atau penerimaan pajak pada awal tahun 2020 ini realisasinya tidak mencapai lebih dari 10 persen. Dia pun membandingkan pencapaiannya ketika menjabat sebagai Menko Ekuin 20 tahun lalu, yang berhasil merealisasikannya hingga 11,5 persen dari produk domestik bruto.

"Hari ini sebelum krisis (Covid-19) 10 persen. Dengan krisis ini penerimaan pajak bakal lebih anjlok lagi. Bahkan bisa 60-65 persen dari target. Itu yang menjelaskan kita akan kesulitan cash flow. Penerimaan pajak kita anjlok, besar sekali. Dia [Sri Mulyani] hanya berani dengan yang kecil-kecil, dan kedua dia pinjam-pinjam makin susah. Makanya mulai pinjam melalui bilateral," jelas Rizal Ramli.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper