Pendapatan Negara di Bawah 85 Persen, Ekonom: Berat Capai Target

JAKARTA -- Kementerian Keuangan mencatat penerimaan negara hingga November 2020 sebesar Rp1.423 triliun atau 83,7 persen dari target yang ditetapkan Peraturan Presiden (Perpres) 72/2020. Sementara itu, pengeluaran negara baru Rp2.306,7 triliun atau 84,2 persen dari target.

Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan kondisi krisis pandemi Covid-19 berdampak langsung pada penerimaan negara, khususnya pajak. Begitu pula dengan produksi, meski pemerintah mengklaim kondisi perlahan membaik.

Dia menilai kondisi yang sama terjadi pada sisi belanja negara. Josua mencatat belanja modal masih belum terserap maksimal, meski dari bantuan sosial cukup baik.

“Saya pikir target penerimaan berat karena kondisi masih sebulan lagi. Dari sisi belanja akan berat juga untuk overall,” katanya saat dihubungi, Senin (21/12/2020).

Josua mengingatkan agar pemerintah mewaspadai kondisi perekonomian tahun depan. Dia memprediksi ekonomi tetap sulit mengingat saat ini yang sangat krusial adalah program vaksinasi. Menurutnya, keberadaan vaksin penting untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat untuk mengembalikan konsumsi dan memutar roda ekonomi. 

Oleh karena itu, katanya, anggaran untuk awal tahun sebaiknya dioptimalkan untuk kesehatan dan vaksinasi. Dengan demikian, dia berharap distribusi akan berjalan dengan baik. Pasalnya, ekonomi sulit untuk pulih  selama konsumsi masih belum normal. 

“Ini akan menjadi tantangan tahun depan. Meski ada estimasi dan ekspektasi ekonomi cenderung pulih, tapi itu tergantung vaksin. Kalau pemerintah bisa mengelola vaksin dengan baik, mestinya pemulihan ekonomi berjalan cepat juga,” jelas Josua. 

Seperti diketahui, Pemerintah mengalokasikan anggaran sementara untuk vaksinasi senilai Rp54,4 triliun pada tahun depan. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan dana untuk memenuhi vaksinasi dalam rangka menekan penyebaran virus corona setidaknya ada dua sumber pada tahun ini, yaitu yang ada di UU APBN 2020 dan dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang tidak bisa dieksekusi pada tahun ini.

"Dalam UU APBN ada anggaran vaksinasi Rp18 triliun dan dalam program PEN tahun ini anggaran kesehatan Rp95 triliun, ada Rp36,4 triliun yang tidak bisa dieksekusi tahun ini. Ini akan digunakan untuk vaksinasi," jelasnya dalam konferensi pers APBN Kita secara online, Senin (21/12/2020).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel