Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah terus memutar otak guna mengurangi ketergantungan terhadap impor liquefied petroleum gas (LPG). Salah satu strateginya adalah melalui program satu juta kompor induksi.
Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menjelaskan sejauh ini rencana pemerintah adalah mendorong penggunaan kompor listrik industri 1 juta dimulai di 2021. Sasaran awal adalah rumah tangga 450 dan 900VA.
Menurutnya, pemerintah merencanakan memberikan subsidi untuk migrasi ke kompor induksi dengan alokasi subsidi yang diperkirakan sebesar Rp2,5–Rp5 juta per rumah tangga. Anggaran tersebut digunakan untuk pembelian kompor induksi, peralatan masak, tambah daya, sertifikasi dan perbaikan instalasi listrik rumah.
“Memang kalau tidak ada subsidi, masyarakat menengah ke bawah akan berat dan tidak tertarik berpindah ke kompor listrik,” katanya kepada Bisnis, Jumat (11/12/2020).
Dia menuturkan apabila program 1 juta migrasi ke kompor induksi tercapai, maka diproyeksikan bisa menurunkan kebutuhan LPG 135.000 ton—140.000 ton per tahun atau 1,8 persen dari total konsumsi LPG pada 2019. Tahun lalu, impor LPG realisasinya sekitar 5,7 juta ton sehingga pengurangan 140.000 ton per tahun belum berdampak pada impor LPG.
Namun, dalam kurun 4 tahun—5 tahun ke depan, apabila penetrasi kompor induksi sudah mencapai 20 persen rumah tangga maka dampak pada impor lumayan besar.
Baca Juga
Dia mengatakan apabila pemerintah mengalihkan subsidi LPG ke kompor induksi dalam jangka panjang, maka secara perhitungan subsidi ke kompor induksi akan lebih ekonomis. Penghematan subsidi LPG menurut pemerintah bisa mencapai Rp778 miliar per tahun untuk 1 juta konversi.
“Tapi kalau dari penghematan devisa, penurunan dari 140.000 ton per tahun cukup lumayan $59 juta,” ungkapnya.
Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi mengatakan migrasi kompor induksi akan menghemat dana APBN dalam jumlah besar, yang selama ini untuk membiayai impor dan subsidi LPG. Subsidi terhadap gas melon cenderung meningkat pada setiap tahunnya.
Pada 2019 subsidi gas melon kembali naik hingga mencapai sebanyak 6,97 juta metrik ton atau senilai Rp75,22 triliun. Subsidi itu lebih besar dibandingkan dengan subsidi listrik yang mencapai Rp 62,2 triliun pada periode yang sama.
Selain itu, dia berpendapat migrasi secara masif juga dapat mengatasi potensi kelebihan pasokan listrik PLN pasca selesainya proyek listrik 35.000 MW.
Migrasi ke kompor listrik juga akan memicu berkembangnya industri kompor listrik induksi berdaya listrik rendah di Indonesia.
Namun, Fahmy mengatakan PLN juga harus melakukan migrasi penggunaan energi primer dari energi fosil ke energi baru terbarukan (EBT)
“Tanpa peningkatan penggunaan EBT dalam pembangkit listrik PLN, penggunaan kompor listrik tidak akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pengurangan pencemaran udara,” katanya kepada Bisnis, Jumat (11/12/2020).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
