Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

2021, Sri Mulyani Tuntut Penguatan Anggaran Kementerian Berbasis Hasil Kerja

Hal ini dilakukan untuk mengoptimalkan kinerja APBN dan sinkronisasi terhadap program pusat dan daerah, maupun perencanaan dan penganggaran, serta untuk lebih mempertajam nomenklatur program dan keluaran (output) yang selama ini masih bersifat normatif.
Maria Elena
Maria Elena - Bisnis.com 25 November 2020  |  13:54 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani menjawab pertanyaan wartawan usai melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan di Kantor DJP, Jakarta, Selasa (10/3/2020). Bisnis - Eusebio Chrysnamurti
Menteri Keuangan Sri Mulyani menjawab pertanyaan wartawan usai melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan di Kantor DJP, Jakarta, Selasa (10/3/2020). Bisnis - Eusebio Chrysnamurti

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan pemerintah menginisiasi reformasi penganggaran kementerian dan lembaga (K/L) dalam bentuk redesain sistem perencanaan penganggaran sebagai upaya penguatan anggaran berbasis hasil.

Hal ini dilakukan untuk mengoptimalkan kinerja APBN dan sinkronisasi terhadap program pusat dan daerah, maupun perencanaan dan penganggaran, serta untuk lebih mempertajam nomenklatur program dan keluaran (output) yang selama ini masih bersifat normatif.

"Mulai tahun 2021, perbaikan yang dilakukan mencakup peningkatan integrasi dan konvergensi kegiatan pembangunan antar K/L, pengurangan potensi duplikasi kegiatan antar K/L, dan penajaman rumusan program yang lebih mencerminkan real work," tegas Sri Mulyani, Rabu (25/11/2020)

Selanjutnya, Menkeu mengungkapkan TKDD tahun 2021 dialokasikan sebesar Rp795,5 triliun, dengan kebijakan diarahkan untuk peningkatan quality control anggaran, mendorong pemerintah daerah dalam pemulihan ekonomi, serta peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan dalam rangka mendukung pemulihan dan penguatan ekonomi nasional tahun 2021.

Di kesempatan yang sama, Menkeu juga menyampaikan bahwa keuangan negara adalah instrumen penting dalam menghadapi pandemi, dan menjadi tanggung jawab bersama seluruh penggunaan anggaran negara.

“Penyusunan APBN 2021 dilakukan dalam situasi yang sangat menantang akibat Covid-19 yang menyebabkan guncangan sangat hebat. Mobilitas manusia terhenti, perdagangan global merosot, sektor keuangan global bergejolak, harga komoditas menurun tajam dan ekonomi global masuk jurang resesi," ujar Sri Mulyani.

"Disiplin fiskal dan efektivitas APBN sangat penting untuk mengembalikan kesehatan APBN, dan hanya dapat diwujudkan dengan komitmen dan tanggung jawab seluruh Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah sebagai pengguna anggaran, untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat, dan mendorong dan memulihkan pertumbuhan ekonomi,” kata Sri Mulyani.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

sri mulyani Covid-19 APBN 2021
Editor : Hadijah Alaydrus
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top