Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Defisit APBN 2021 Dipatok 5,7 Persen, Sri Mulyani: Arah Konsolidasi Fiskal Terukur

Defisit pada 2021 ini lebih kecil jika dibandingkan dengan defisit 6,34 persen pada 2020 menggambarkan arah konsolidasi fiskal terukur dan bertahap, walau tetap ekspansif.
Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan sambutan saat peluncuran progam penjaminan pemerintah kepada padat karya dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional di Jakarta, Rabu (29/7/2020). Bisnis
Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan sambutan saat peluncuran progam penjaminan pemerintah kepada padat karya dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional di Jakarta, Rabu (29/7/2020). Bisnis

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah menetapkan defisit APBN tahun anggaran 2021 mencapai 5,7 persen atau sebesar Rp1.006,4 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan meski masih mengalami pelebaran, defisit pada 2021 ini lebih kecil jika dibandingkan dengan defisit di 2020 yang sebesar 6,34 persen atau Rp1.039 triliun.

"Hal ini menggambarkan arah konsolidasi fiskal terukur dan bertahap, walau tetap ekspansif," katanya dalam acara Penyerahan DIPA dan Dana Transfer Tahun 2021 oleh Presiden RI, Rabu (25/11/2020).

Adapun pada APBN 2021, pemerintah menetapkan belanja sebesar Rp2.705 triliun, dengan alokasi kepada 87 Kementerian dan Lembaga (K/L) sebesar Rp1.032 triliun.

Sri Mulyani mengatakan, belanja pemerintah tersebut akan difokuskan pada kelanjutan penanganan Covid-19, vaksinasi, perlindungan sosial, dan pemulihan ekonomi.

Selain itu, alokasi transfer ke daerah dan desa ditetapkan sebesar Rp795,5 triliun. Hal ini guna mendorong pemerintah daerah untuk mendukung pemulihan ekonomi, serta untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan di daerah.

Pihaknya mendorong komitmen dan tanggung jawab seluruh kementerian dan lembaga (K/L) dan pemerintah daerah, sebagai pengguna anggaran agar penggunaannya tepat sasaran dan mendukung pemulihan ekonomi.

"Disipilin fiskal dan efektivitas APBN sangat penting untuk mengembalikan kesehatan APBN dan hanya dapat diwujudkan dengan komitemn dan tanggung jawab seluruh K/L dan pemda," jelasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Maria Elena
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper