Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah menetapkan defisit APBN tahun anggaran 2021 mencapai 5,7 persen atau sebesar Rp1.006,4 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan meski masih mengalami pelebaran, defisit pada 2021 ini lebih kecil jika dibandingkan dengan defisit di 2020 yang sebesar 6,34 persen atau Rp1.039 triliun.
"Hal ini menggambarkan arah konsolidasi fiskal terukur dan bertahap, walau tetap ekspansif," katanya dalam acara Penyerahan DIPA dan Dana Transfer Tahun 2021 oleh Presiden RI, Rabu (25/11/2020).
Adapun pada APBN 2021, pemerintah menetapkan belanja sebesar Rp2.705 triliun, dengan alokasi kepada 87 Kementerian dan Lembaga (K/L) sebesar Rp1.032 triliun.
Sri Mulyani mengatakan, belanja pemerintah tersebut akan difokuskan pada kelanjutan penanganan Covid-19, vaksinasi, perlindungan sosial, dan pemulihan ekonomi.
Selain itu, alokasi transfer ke daerah dan desa ditetapkan sebesar Rp795,5 triliun. Hal ini guna mendorong pemerintah daerah untuk mendukung pemulihan ekonomi, serta untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan di daerah.
Baca Juga
Pihaknya mendorong komitmen dan tanggung jawab seluruh kementerian dan lembaga (K/L) dan pemerintah daerah, sebagai pengguna anggaran agar penggunaannya tepat sasaran dan mendukung pemulihan ekonomi.
"Disipilin fiskal dan efektivitas APBN sangat penting untuk mengembalikan kesehatan APBN dan hanya dapat diwujudkan dengan komitemn dan tanggung jawab seluruh K/L dan pemda," jelasnya.
.jpg?w=300&h=221)
