Bisnis.com, JAKARTA -Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Erick Thohir memastikan proses vaksinasi akan berjalan transparan dengan menggunakan sistem integrasi data digital.
Hal tersebut diungkapkan pria yang juga menjabat sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini dalam paparan seminar daring “Kesiapan Infrastruktur Data Vaksinasi Covid-19” yang diadakan, Selasa (24/11/2020).
Erick mengatakan, saat ini pihaknya terus menggodok peta jalan atau roadmap program vaksinasi Covid-19 untuk masyarakat, termasuk menyiapkan sistem integrasi data dari berbagai institusi dan lembaga terkait yang bertajuk Sistem Satu Data.
Infrastruktur data tersebut digodok oleh dua BUMN yakni PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) serta PT Bio Farma (Persero). Adapun di dalam sistem tersebut melingkupi data penerima vaksin, suplai vaksin, hingga distribusi vaksin.
“Kami dari BUMN, Telkom, dan Bio Farma ini sebagai agregator saja untuk menjaga supaya data ini bisa terekam dengan baik datanya baik,” tutur Erick.
Dia memastikan meski ada dua BUMN terlibat, kerahasiaan data akan tetap terjaga. Erick menegaskan bahwa data yang diolah melalui sistem tersebut milik pemerintah dan tidak akan menjadi milik BUMN yang tentunya tak akan digunakan untuk kepentingan selain vaksinasi.
Baca Juga
“Karena memang yang namanya data pribadi itu tidak bisa menjadi domain publik atau menjadi domain perusahaan, tentu ini kerahasiaannya kita jaga sejak awal. Karena itu saya menekankan di sini, kita membantu tapi datanya ini milik pemerintah,” tegasnya.
Lebih lanjut, Erick mengaku optimistis proses vaksinasi akan berjalan lancar seiring dengan persiapan yang tengah dilakukan. Menurutnya, holding BUMN farmasi sudah terbukti memiliki kemampuan untuk melakukan distribusi ke berbagai daerah di Tanah Air.
“Distribusi bukan barang baru dalam kita mendistribusikan vaksin, kita negara yang cukup sering melakukan vaksin mulai dari TBC hingga polio,” tuturnya.
Meskipun demikian, dia tidak menutup kemungkinan untuk melibatkan pihak swasta dalam pendistribusian vaksin Covid-19. Dia menyebut keikutsertaan pihak swasta dalam proses distribusi akan dilakukan tapi dengan tetap memperhatikan kerahasiaan data.
Dia mencontohkan bagaimana data-data Indonesia kerap bocor ke perusahaan swasta khususnya di luar negeri dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang hanya ingin menjadikan Indonesia sebagai target pasar.
“Melibatkan swasta memang sudah seyogyanya karena melibatkan gotong royong, tetapi khusus data ini sangat confidential, bisa disalahgunakan [...] Hal-hal ini juga kita coba proteksi dan ini sesuatu yang sudah lazim di banyak negara melakukan ini,” tutupnya.
