Bisnis.com, JAKARTA — Wacana penghapusan bahan bakar minyak beroktan rendah untuk menciptakan kualitas udara yang lebih baik memerlukan komitmen kuat dari pemerintah.
Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro mengatakan bahwa dalam rencana penghapusan BBM jenis Premium, tidak hanya hajat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tapi perlu adanya sinergi antarkementerian teknis lainnya.
Dia menambahkan bahwa sering tarik ulurnya penghapusan BBM RON 88 tersebut karena tidak sejalannya komitmen politik dan sosial. Dengan demikian, sering adanya ketidakcocokan pernyataan terkait dengan rencana tersebut.
"Saya kira apa yang dikatakan Pertamina dengan pemerintah yang teknis tidak sejalan," katanya dalam webinar yang digelar pada Rabu (18/11/2020).
Menurutnya, penghapusan premium pada saat ini menjadi momentum yang tepat. Pasalnya, selain konsumsi BBM yang sedang lemah di tengah pandemi, rendahnya harga minyak bisa membuat Pertamina menjual BBM jenis Pertalite pada harga yang sama dengan premium.
Dia menjelaskan bahwa pada dasarnya karakter konsumen di Indonesia akan terbiasa untuk beralih pada suatu jenis barang tertentu apabila satu jenis barang hilang dari pasaran.
Baca Juga
Pada 2014, kata Komaidi, konsumsi Premium menyentuh 24 juta kiloliter (kl), setelah itu konsumsinya pernah turun signifikan menjadi 7 juta kl pada 2017 setelah produk tersebut dibatasi.
"Pemerintah harus konsisten, Pertamina harus sosialisasi, dari beberapa aspek ini relevan ditiadakan, ingat ini sejak 80-an digunakan masyarakat, jadi penghilangannya tidak bisa gradual," ungkapnya.
