Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menekankan pentingnya kapasitas teknis profesional dan pembangunan karakter dalam pembinaan sumber daya aparatur sipil negara di sektor pertambangan mineral dan batu bara.
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin mengungkapkan bahwa untuk menjadi regulator di sektor pertambangan Indonesia bukanlah pekerjaan mudah.
Untuk memastikan kaidah pengelolaan pertambangan yang baik dan benar dilaksanakan dengan baik, tak hanya semata-mata terkait persoalan teknis.
Dia menuturkan bahwa pihaknya terus berjuang agar kebijakan yang sudah diputuskan oleh pemerintah dan disepakati oleh badan usaha dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan komitmen.
Oleh karena itu, selain memiliki kapasitas teknis, ASN di sektor minerba harus memiliki karakter yang kuat.
"Misalnya, akhir-akhir ini, kita masih melihat beberapa opsi pembangunan smelter yang belum berjalan sesuai dengan ketentuan. Itu memerlukan karakter yang hebat di kami, karena kalau tidak kami akan hanyut bersama arahan-arahan yang sebetulnya bukan itu yang digariskan ketentuan," ujar Ridwan dalam webinar 'Temu Profesi Tahunan Perhapi 2020', Selasa (17/11/2020).
Baca Juga
Contoh lainnya, karakter ASN yang kuat juga diperlukan ketika ASN menerima laporan hasil survei terkait kadar nikel yang tidak sesuai dengan kadar aslinya.
"Kita tidak boleh tipu-tipu soal kadar nikel, bagi kami itu adalah kriminal. Hal-hal ini jauh lebih sulit dalam hal membina SDM regulator di bidang pertambangan daripada hal-hal teknis," kata Ridwan.
Guna menghadapi sejumlah tantangan tersebut, saat ini Ditjen Minerba tengah merampingkan struktur organisasi sebagai bagian dari reformasi birokrasi.
Ridwan menuturkan bahwa nantinya pejabat struktural hanya sampai dengan eselon 2, sedangkan pejabat eselon 3 ke bawah dialihkan menjadi pejabat fungsional. Pejabat fungsional ini akan berperan penting dalam tata kelola pemerintahan.
"Pembinaan ke arah sana sedang kami lakukan, tapi tidak mudah mengelola pola pikir sesama pejabat di pemerintahan di lintas kementerian karena sebagian besar cara pandangnya melihat ASN ini sebagai birokrat, sebagai pengelola administrasi. Padahal untuk maju kita harus memahami hal-hal teknis secara mendalam jika ASN ini berhadapan dengan praktisi pertambangan pada tataran profesional yang baik," kata Ridwan.
