Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani berharap pemerintah benar-benar memberikan dukungan serius dengan ditandatanganinya Regional Comprehensive Economics Partnership (RCEP) sebagai pemicu bagi pelaku ekspor untuk memaksimalkan kerja sama tersebut.
Menurutnya, sejauh ini dukungan pemerintah kepada pelaku ekspor masih kurang, baik dalam hal insentif maupun akses pasar. Dengan dukungan tersebut, lanjutnya, pelaku usaha diyakini akan terpicu untuk melakukan aktivitas ekspor.
"Ada 2 jalan untuk menstimulan pelaku ekspor, yakni membuka akses pasar dan pemberian insentif," ujar Hariyadi kepada Bisnis.com, Minggu (15/11/2020).
Pemerintah, jelasnya, dapat memberikan informasi mengenai potensi-potensi pasar yang ada di negara-negara anggota RCEP.
Sementara untuk insentif, pemerintah diharapkan dapat memberikan insentif kepada pelaku ekspor, baik itu insentif di PPh 25 ataupun subsidi bunga untuk modal kerja.
Secara terpisah, Juru Bicara Kementerian Perdagangan Fithra Faisal Hastiadi menilai untuk masalah pembiayaan aktivitas ekspor hanya tinggal menunggu waktu sebelum kemudian diintensifikasikan guna mendorong ekspor.
Baca Juga
Komitmen pemerintah dalam mendorong ekspor setelah RCEP, jelasnya, diperkirakan menarik bank-bank himbara menjadi lebih terlibat dalam pembiayaan aktivitas ekspor.
Selain itu, perusahaan-perusahaan di bawah naungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sudah mulai fokus ke aktivitas ekspor.
"Perbankan dan BUMN, sudah punya target untuk melakukan pembiayaan terkait dengan aktivitas ekspor dan impor," lanjutnya.
Selain itu, Kemendag mulai menyusun strategi percepatan ekspor-impor dan berencana terlibat lebih jauh di sisi jaringan rantai pasok.
Sebagai informasi, dalam pembahasan kerja sama RCEP akan disorot sejumlah hal, di antaranya pengurangan hambatan nontarif, mendefinisikan perihal nontarif barrier dan nontarif measure.
Kemudian, untuk lalu lintas tenaga kerja akan dibahas mengenai fasilitasi untuk pekerja temporary entry dan temporary stay untuk hal-hal yang merujuk kepada aktivitas perdagangan barang dan jasa.
Di sisi investasi, terdapat pembahasan mengenai liberalisasi, promosi, fasilitasi investasi, serta upaya-upaya untuk mengurangi proteksi berlebihan.
Negara-negara anggota RCEP juga membahas perihal rules of origin, seperti ketentuan original atas barang dan custom procedures untuk menyederhanakan prosedur kepabeanan demi melancarkan aktivitas ekspor-impor.
