Cari berita
Bisnis.com

Konten Premium

Bisnis Plus bisnismuda Koran Bisnis Indonesia tokotbisnis Epaper Bisnis Indonesia Konten Interaktif Bisnis Indonesia Group Bisnis Grafik bisnis tv

Sejumlah Kawasan Ini Masuk RPP Pengadaan Tanah UU Cipta Kerja

Dari dokumen yang diunduh pada website uu.ciptakerja.go.id disebutkan sejumlah kawasan ekonomi masuk dalam rincian pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
Arif Gunawan
Arif Gunawan - Bisnis.com 14 November 2020  |  13:51 WIB
Sejumlah Kawasan Ini Masuk RPP Pengadaan Tanah UU Cipta Kerja
Foto udara Jalan Tol Trans Jawa ruas Semarang-Batang, Jawa Tengah, Kamis (27/8/2020). Bisnis - Rachman

Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah kawasan pengembangan ekonomi yang ditetapkan pemerintah, masuk dalam Rancangan Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Kepentingan Umum.

Dokumen RPP Pengadaan Tanah ini terdiri dari 91 halaman, terbagi ke dalam 7 bab, pada bab 3 berisikan 9 bagian.

Dari dokumen yang diunduh pada website uu.ciptakerja.go.id disebutkan sejumlah kawasan ekonomi masuk dalam rincian pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Pada Bab III pasal 3 dijelaskan Tanah untuk Kepentingan Umum digunakan untuk pembangunan.

Pada poin huruf t disebutkan yaitu, Kawasan Ekonomi Khusus yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah;

Kemudian poin u yaitu, kawasan Industri yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah;

Selanjutnya poin v yaitu, kawasan Pariwisata yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah;

Selain itu ada juga poin w yaitu, kawasan Ketahanan Pangan yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah,Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah;

Terakhir poin x yaitu, kawasan pengembangan teknologi yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

bank tanah Omnibus Law cipta kerja
Editor : Hafiyyan

Artikel Terkait



Berita Terkini

back to top To top