Bisnis.com, JAKARTA – Manajemen Pelaksana (Project Management Office/PMO) Kartu Prakerja menyebutkan mengalami kesulitan untuk menghapus data masyarakat yang tidak lolos setiap gelombang program pemerintah tersebut.
Direktur Operasi, Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Hengki Sihombing mengatakan penghapusan data akan merugikan dari sisi pelaporan jumlah pekerja.
"Misalnya dari total 40 juta peserta yang daftar, yang diterima 5,6 [juta]. Jadi berapa banyak yang gagal. Kalau misalkan data-data pribadi yang tidak diterima ini kami hapus, itu mungkin bisa dibilang kerugian buat manajemen pelaksana di saat kita melakukan penanggungjawaban," ujarnya lewat diskusi virtual, Selasa (10/11/2020).
Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa Kartu Prakerja memiliki konsep application yang dapat diartikan seperti orang melakukan pendaftaran untuk CPNS dan yang lain.
“Tidak bisa meminta 'tolong dong data saya dihapus karena saya nggak lolos', itu tidak mungkin," lanjutnya.
Hengki menjelaskan bahwa pendaftar Kartu Prakerja bisa saja meminta datanya untuk dihapus. Tetapi, manajemen pelaksana akan melihat terlebih dahulu alasan pendaftar meminta datanya untuk dihapus.
Baca Juga
"Kalau alasannya hanya karena tidak lolos itu mungkin agak sulit. Jika minta dihapus karena diteror dari orang yang mengaku Kartu Prakerja mungkin ini bisa kita pertimbangkan karena mengingat kenyamanan hidup dia sudah terganggu gara-gara data dia bocor," ujar Hengki.
