Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal ketiga akan terkontraksi pada level 3 persen, setelah terkontraksi 5,32 persen pada kuartal kedua tahun ini.
Presiden Jokowi mengklaim pertumbuhan ekonomi kuartal ketiga tersebut dalam tren positif, karena lebih baik dibandingkan dengan tiga bulan sebelumnya.
“Dan ini memang kalau dibanding negara lain jauh lebih baik, tapi ini patut kita berikan tekanan untuk kuartal keempat,” katanya.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan jika dilihat dari beberapa indikator, memang di kuartal III/2020 terjadi perbaikan ekonomi, namun masih pada level yang sangat terbatas.
"Sebagai ilustrasi pertumbuhan indeks penjualan riil yang pada bulan Agustus sudah lebih baik dibandingkan pertumbuhan pada bulan Juli, namun sayangnya pertumbuhan ini masih berada di level negatif," katanya kepada Bisnis, Senin (2/11/2020).
Data lainnya, misalnya indeks kepercayaan konsumen juga masih berada di level pesimis. Artinya konsumsi rumah tangga belum pulih secara optimal.
Baca Juga
Menurut Yusuf, perbaikan ekonomi yang masih sangat minim pada kuartal III, khususnya konsumsi rumah tangga dipengaruhi oleh kasus Covid-19 yang masih relatif tinggi di Indonesia. Hal ini memengaruhi psikologi konsumen, terutama kelas.
Oleh karena itu, Yusuf mengatakan dengan kontraksi yang masih dalam pada kuartal III/2020, ekonomi pada kuartal IV/2020 sulit keluar dari zona negatif.
"Meskipun membaik dibandingkan dengan kuartal III tetapi kami proyeksikan masih akan berada di level negatif di kisaran,-1 sampai -2 persen," jelasnya.
Untuk itu, kata Yusuf, pemerintah perlu memberi perhatian pada konsumsi rumah tangga dalam sisa 2 bulan tahun ini, agar ekonomi tidak terkontraksi semakin dalam pada kuartal IV. Berbagai bantuan pemerintah yang berkaitan dengan konsumsi pemerintah harus bisa dieksekusi dengan baik.
"Dalam kartu prakerja misalnya, meskipun pemerintah menyalurkan bantuan ini, masih peserta yang kemudian gagal mencairkan bantuannya karena ketidaktahuan informasi. Hal yang sama juga ditemui dalam pemberian subsidi gaji, ada pekerja yang gagal mendapatkan bantuan ini karena beragam masalah," tuturnya.
