Bisnis.com, JAKARTA — ActionAid International Senin, 26 Oktober 2020, menerbitkan penelitian terbaru tentang skala pendapatan pajak potensial yang dapat dikumpulkan dari perusahaan 'Teknologi Besar' yang beroperasi di negara berkembang.
Penelitian baru ActionAid menganalisis Facebook, Alphabet, dan Microsoft serta potensi pendapatan pajak yang dapat dihasilkan oleh aktivitas pasar mereka, jika rezim pajak dan tagihan pajak perusahaan yang dihasilkan lebih mencerminkan keberadaan ekonomi perusahaan-perusahaan ini.
Pelaporan kuartal kedua 2020 dari perusahaan Big Tech mengungkapkan bagaimana saham telah melonjak sebagai akibat dari peningkatan penjualan selama wabah pandemi.
Menurut ActionAid seperti dikutip dari laman resminya https://actionaid.org/, sedikit yang diketahui tentang berapa banyak pajak yang dibayar perusahaan-perusahaan ini di negara berkembang karena mereka masih belum diwajibkan untuk mengungkapkan informasi ini kepada publik. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa miliaran dolar dapat dipertaruhkan dalam reformasi perpajakan perusahaan internasional yang telah lama tertunda--cukup untuk mengubah sistem kesehatan dan pendidikan yang kekurangan dana di beberapa negara miskin di dunia.
Dunia sangat membutuhkan perjanjian pajak global yang memastikan perusahaan dikenakan pajak sesuai dengan keberadaan ekonomi riil mereka. Negara berkembang menawarkan bisnis teknologi pasar baru, peningkatan pengenalan merek global, dan miliaran data pengguna baru, yang diterjemahkan ke dalam pertumbuhan pendapatan yang berkelanjutan.
Baca Juga
ActionAid juga menyerukan tarif minimum global pajak perusahaan untuk menyelesaikan masalah perusahaan multinasional yang menggunakan tax havens untuk menurunkan tagihan pajak mereka.
Pemerintah sangat membutuhkan uang ini untuk mendanai layanan publik seperti perawatan kesehatan dan perlindungan sosial bagi miliaran orang yang terkena pandemi Covid-19. Namun, The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) telah terbukti tidak dapat memberi kesepakatan pajak global yang baru.
Proses baru yang dipimpin oleh PBB, kata ActionAid, dapat menjadi solusi untuk memastikan negara-negara miskin memiliki bagian dalam mengembangkan aturan pajak global yang memengaruhi kemampuan mereka untuk berinvestasi dalam layanan publik.
Mengingat kebutuhan mendesak perempuan dan kaum muda yang terkena dampak Covid-19, kelaparan, dan pengangguran, pemerintah harus mengambil langkah-langkah untuk mengenakan pajak kepada perusahaan teknologi, sebagai pengganti kesepakatan global yang telah disepakati. Pajak ini harus progresif, menargetkan keuntungan besar dari raksasa teknologi, dan memastikan biaya tidak dibebankan kepada pengguna.
Jika semua pemerintah memaksa semua perusahaan untuk secara terbuka melaporkan keuangan mereka di setiap negara di mana mereka berada, arah yang jelas menuju perpajakan yang adil akan dimungkinkan.
KESENJANGAN PAJAK
Penghitungan potensi 'kesenjangan pajak' senilai US$2,8 miliar atau setara Rp41,3 triliun dengan didasarkan pada bagian dari keuntungan global tiga raksasa teknologi, relatif terhadap jumlah pengguna mereka dan disesuaikan dengan PDB per kapita negara, yang memperhitungkan nilai relatif pengguna di 20 negara yang diteliti.
India, Indonesia, Brasil, Nigeria, dan Bangladesh adalah pasar yang dipelajari dengan 'kesenjangan pajak' tertinggi dari ketiga perusahaan ini. Total kesenjangan pajak untuk 20 negara yang terkandung dalam penelitian ini adalah US$2,8 miliar, setara dengan 729.010 perawat, 770.649 bidan atau 879.899 guru sekolah dasar.
WHO memperkirakan bahwa 20 negara yang diteliti oleh ActionAid perlu mempekerjakan setidaknya 1.790.000 perawat lagi pada 2030 untuk mencapai tolok ukur 40 perawat per 10.000 orang. Kekurangan perawat ini dapat sepenuhnya ditanggung hanya dalam 3 tahun jika aturan pajak global mengizinkan pajak yang adil dari tiga perusahaan 'Big Tech’ ini dan pendapatan dialokasikan untuk tujuan ini.
David Archer, juru bicara perpajakan global untuk ActionAid International, mengatakan bahwa wanita dan anak muda membayar harga untuk sistem usang yang memungkinkan perusahaan teknologi besar, termasuk raksasa seperti Facebook, Alphabet dan Microsoft, meraup untung besar selama pandemi, sambil berkontribusi sedikit atau tidak sama sekali terhadap layanan publik di negara-negara di bagian selatan dunia.
“Celah pajak sebesar US$2,8 miliar hanyalah puncak gunung es—penelitian ini hanya mencakup tiga raksasa teknologi. Namun, uang yang akan dibayarkan oleh Facebook, Alphabet, dan Microsoft di bawah peraturan pajak yang lebih adil dapat mengubah layanan publik bagi jutaan orang .”
Ketika mengomentari temuan penelitian ini, Alex Cobham, CEO Tax Justice Network, mengatakan bahwa pandemi Covid-19 telah mengonfirmasi kebutuhan mendesak untuk memprogram ulang sistem pajak kita. Pada 2013, G20 meminta OECD untuk memberi reformasi yang akan memastikan laba kena pajak diumumkan di mana aktivitas ekonomi riil perusahaan berlangsung.
“Delapan tahun kemudian, penelitian ActionAid menunjukkan tidak ada kemajuan—sehingga bahkan di negara-negara di mana layanan publik sangat kekurangan sumber daya, perusahaan digital meraup keuntungan berlebih selama pandemi, sementara bisnis lokal diperintahkan untuk ditutup, tidak menimbulkan kontribusi pajak yang adil."
