Bisnis.com, JAKARTA — Setahun setelah berjalannya pemerintahan Presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin, pembangunan berbagai ruas tol terus dilanjutkan.
Bila selama 2014—2019 sudah dibangun jalan tol sepanjang 1.298 km, untuk lima tahun selanjutnya yaitu sampai dengan 2024 nanti jalan tol baru yang dibangun ditargetkan sepanjang 2.724 km sehingga total ruas tol di seluruh Indonesia akan mencapai panjang 4.817 km.
Berbagai proyek jalan itu masuk dalam kategori proyek strategis nasional (PSN) sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) No. 56/2018 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No. 3/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan PSN. Secara keseluruhan saat ini ada 64 proyek jalan tol masuk dalam kategori PSN.
Data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mencatat hingga akhir 2019 panjang jalan tol yang telah beroperasi mencapai 2.093 km. Kemudian sampai Oktober 2020 ini total panjang tol beroperasi sudah sepanjang 2.303,8 km karena adanya tambahan 310 km tol baru yang diresmikan.
Tidak hanya ruas tol yang siap lelang, Badan Pengatur Jalan Tol juga telah menyiapkan daftar ruas tol baru yang sudah masuk ke tahapan persiapan lelang. Proyek jalan tol baru ini nilai proyeknya menyentuh angka Rp127,26 triliun.
Kepala BPJT Danang Parikesit memaparkan sejumlah proyek tol ini sudah ditawarkan melalui program market sounding yang dilaksanakan beberapa waktu lalu.
Baca Juga
"Ada sekitar delapan proyek tol yang kini sedang dalam tahapan persiapan lelang, ruas-ruas tol ini sedang dipersiapkan dokumen pelelangannya, termasuk kebutuhan dan atau jaminannya [bila ada]," ujarnya kepada Bisnis, baru-baru ini.
Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian mengaku target pembangunan tol yang masif oleh pemerintah ini bertujuan untuk menurunkan waktu tempuh rata-rata per 100 km yang akan berdampak pada penurunan biaya logistik. Hal ini menunjukkan seberapa kompetitif jaringan jalan di Indonesia dalam mendukung sistem logistik.
"Dari analisis yang kami lakukan, travel time saat ini berada pada kisaran 2,3 jam—2,5 jam per 100 km. Dalam target jangka panjang diharapkan dapat turun menjadi 1,5 jam per 100 km," ujarnya.
Strategi yang dilakukan pemerintah untuk mencapai target itu salah satunya dengan menjadikan jalan bebas hambatan atau jalan tol sebagai tulang punggung karena berdasarkan hasil kajian dibutuhkan hampir 19.000 km total jaringan jalan bebas hambatan di Indonesia.
KENDALA DANA
Program pembangunan tol baru oleh pemerintah ini bukannya tanpa kendala. Salah satu masalah yang kerap dihadapi adalah pembebasan lahan, yang tidak hanya terjadi pada proyek tol, tapi juga di pembangunan infrastruktur lainnya.
Namun, proyek jalan bebas hambatan, sejumlah ruas yang dibangun adalah proyek penugasan negara, serta jalan tol dengan tingkat keekonomian rendah. Akibatnya proyek ini menghadapi kendala pada sulitnya mencari pendana yang mau meminjamkan modal kepada perusahaan pemegang konsesi jalan tol.
Kondisi seperti itu salah satunya dialami oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Pemegang konsesi tol melalui anak perusahaannya ini berharap industri perbankan dapat membantu pembiayaan untuk proyek jalan tol ruas Palembang—Betung, Sumatra Selatan atau tol Kapal Betung tahap II yang ditaksir menelan dana senilai Rp7 triliun.
Destiawan Soewardjono, Presiden Direktur PT Waskita Karya (Persero) Tbk., mengatakan bahwa ruas Palembang-Betung yang merupakan bagian dari tol Kayu Agung—Palembang—Betung (Kapal Betung), merupakan satu dari 11 ruas yang masuk tahap konstruksi dan digarap perseroan di Tanah Air.
“Kondisi pandemi Covid-19 ini membuat [keuangan] kami sesak napas, sudah di leher ini. Apalagi di tol Kapal Betung pakai dana internal karena belum ada perbankan yang bantu proyek ini,” katanya saat groundbreaking pembangunan ruas Palembang—Betung di Kabupaten Banyuasin, Kamis (15/10/2020).
Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI) sebelumnya telah meminta supaya pemerintah memperhatikan sejumlah hal dalam rencana pembangunan jalan tol baru yang mencapai 2.700 kilometer dalam 5 tahun mendatang.
Sekretaris Jenderal ATI Krist Ade Sudiyono menjelaskan bahwa dari perspektif ketersediaan infrastruktur publik, tentu semangat ini perlu diapresiasi dan didukung bersama.
"Namun, dari perspektif kapasitas dan ketersediaan pendanaan proyek, tentu ambisi ini perlu dilengkapi dengan perencanaan komprehensif," ujarnya.
Ade menjelaskan bahwa perencanaan dimaksud bukan hanya terbatas pada pemilihan ruas atau rute dan penyiapan desain teknikal proyek, tetapi juga perencanaan model bisnis, prioritisasi, dan politik anggaran pendanaan proyek.
Menurutnya, karakteritik dari pembangunan proyek tol backbone seperti ruas tol Kapal Betung di jalan tol Trans-Sumatra ini umumnya membutuhkan investasi yang sangat tinggi, kelayakan financial-nya dan ekonominya rendah.
Dengan demikian, model bisnis partisipasi yang melibatkan investasi sektor swasta akan kurang workable atau kurang cocok untuk kluster ini. Seyogyanya, model pendanaan anggaran pemerintah pusat lebih diprioritaskan untuk klaster ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
