Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Pemerintah Bahas Soal Pelatihan Calon Pekerja Migran

Menaker dan BP2MI sedang membahas soal penyediaan dan fasilitas pelatihan calon pekerja migran Indonesia (PMI) dalam UU No. 18/2017.
Newswire
Newswire - Bisnis.com 16 Oktober 2020  |  20:44 WIB
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dalam acara peluncuran program subsidi gaji untuk pekerja dengan upah kurang dari Rp5 juta di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (27/8 - 2020) / Youtube Sekretariat Presiden
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dalam acara peluncuran program subsidi gaji untuk pekerja dengan upah kurang dari Rp5 juta di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (27/8 - 2020) / Youtube Sekretariat Presiden

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah sedang membahas mengenai penyediaan dan fasilitas pelatihan calon pekerja migran Indonesia (PMI) karena saat ini belum ada kejelasan baik di tingkat pusat, provinsi sampai ke kabupaten/kota.

Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah yang melihat masih ada persoalan dalam implementasi Undang-Undang No. 18/2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI), dalam rapat koordinasi bersama Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).

"Salah satu persoalan yang perlu segera ditangani seperti implementasi Pasal 39 huruf O yang mengamanatkan pemerintah memiliki tanggung jawab menyediakan dan memfasilitasi pelatihan calon PMI. Pada praktiknya, belum ada kejelasan baik di tingkat pusat, provinsi sampai ke kabupaten/kota," kata Ida, Jumat (16/10/2020).

Menurutnya, hal tersebut harus menjadi prioritas pemikiran bersama, agar dapat memberi kejelasan kepada pemerintah daerah dan juga memberi kepastian berusaha kepada stakeholder, khususnya kepada P3MI.

Selain itu terdapat persoalan interkoneksi sistem karena banyaknya sistem yang ada di dalam birokrasi. Ida menginginkan semua sistem yang terlibat dalam proses penempatan PMI berpusat pada SISNAKER yang sudah dibuat Kementerian Ketenagakerjaan.

Menurutnya, SISNAKER yang telah dibuat dan masih terus dikembangkan ini pada hakikatnya merupakan suatu ekosistem dalam rangkaian layanan ketenagakerjaan, dari mulai layanan antarkerja, informasi pasar kerja, penyuluhan bimbingan jabatan, perantaraan kerja, pelatihan, sertifikasi, hingga wajib lapor ketenagakerjaan.

“Hal ini penting agar kita mempunyai big data yang real time. Karena data yang valid berdampak pada keputusan yang benar,” ujar Ida.

Selain itu dia juga mengatakan masih ada masalah dalam mengurus klaim di BPJS Ketenagakerjaan, pembebasan biaya penempatan PMI dan pemberdayaan PMI dan keluarga mereka.

Dalam kesempatan tersebut, Kepal BP2MI Benny Rhamdani masih terdapat tiga rancangan peraturan pemerintah UU No. 18/2017 yang masih belum diselesaikan padahal ketiganya sangat dibutuhkan saat ini. Ketiga RPP tersebut tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran serta tentang tugas dan wewenang atase ketenagakerjaan.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Kemenaker pekerja migran

Sumber : Antara

Editor : Rio Sandy Pradana
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top