Bisnis.com, JAKARTA - Pengalokasian anggaran pembiayaan korporasi dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN) berpotensi tak terserap karena sampai hari ini realisasinya masih 0 persen.
Hal ini dikatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat memberikan jawaban pemerintah atas UU No.2/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 di Mahkamah Konstitusi (MK).
"Pembiayaan korporasi 53,6 triliun realisasinya belum saat ini," kata Sri Mulyani, Kamis (8/10/2020).
Sri Mulyani mengatakan bahwa total penyerapan program penanganan dan PEN mencapai Rp325,4 triliun atau hanya 45,4 persen dari total alokasi senilai Rp695,2 triliun dengan realisasi Rp315,48 triliun.
Kinerja penyerapan anggaran PEN ini terjadi karena lambannya proses penyerapan sejumlah pos anggaran. Anggaran kesehatan misalnya, dari total anggaran senilai Rp87,56 triliun saat ini realisasinya adalah sebesar 21,92 triliun atau 25 persen.
Selain itu, penyerapan anggaran lainnya juga sama insentif usaha dari Rp120,61 triliun realisasinya masih Rp28,08 triliun atau 23,3 persen, bantuan UMKM sebesar Rp123,47 triliun dengan realisasi Rp81,85 triliun atau 66,3 persen, dan sektoral yakni bantuan untuk sektor dan pemda sebesar Rp106,05 triliun realisasi sebesar Rp26,61 triliun atau 25,1 persen.
Baca Juga
Satu-satunya program yang penyerapannya cukup besar adalah program jaring pengamanan sosial. Sampai hari ini, kata Sri Muluyani, penyerapan perlindungan sosial yang dianggarkan senilai Rp203,91 triliun sebesar Rp 157,03 triliun atau 77 persen.
"Sehingga total seluruh program penanganan dan pemulihan ekonomi adalah Rp695,2 triliun dengan realisasi 315,48 triliun atau 45,4 persen dari sebesar 9,2 triliun," tukasnya.
