Bisnis.com, JAKARTA - Omnibus Law Cipta Kerja yang baru disahkan diklaim menarik lebih banyak proyek investasi asing langsung (FDI) masuk ke Indonesia. Ujungnya akan memberikan lebih banyak kesejahteraan bagi pekerja dan masyarakat secara keseluruhan.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau indikator investasi memberikan kontribusi sebesar 30,61 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) triwulan II/2020 jika dibandingkan dengan konsumsi dalam negeri yang mencapai 57,85 persen.
“Investasi dan konsumsi sangat erat kaitannya. Konsumsi terjadi ketika masyarakat memiliki daya beli dan daya beli dapat tercipta jika masyarakat memiliki kepastian pendapatan. Penghasilan dapat dipastikan jika ada pekerjaan. Di sinilah investasi memegang peran kunci dalam menciptakan lapangan kerja,” katanya melalui keterangan pers, Selasa (6/10/2020).
Bahlil menjelaskan bahwa sejak 2015, iklim investasi di Indonesia terus membaik. Ini juga tercatat dalam peringkat kemudahan berbisnis Indonesia.
Kala itu, Indonesia menempati peringkat 114. Kemudian terus meningkat menjadi peringkat 109 pada 2016 dan peringkat 91 pada 2017. Meski berada pada peringkat yang sama, peringkat 73 pada 2018 dan 2019, Indonesia mencatatkan peningkatan skor pada indeks tersebut. Indonesia mencetak 67,96 pada 2018 dan meningkat menjadi 69,6 pada tahun berikutnya.
“Kami sudah mengalami kemajuan positif, namun masih ada keluhan dari investor. Yang utama terkait perizinan. Omnibus Law memberikan kepastian kepada investor bahwa izin dapat diberikan dan dilayani dengan cara yang cepat, mudah, dan pasti,” jelasnya.
Bahlil menuturkan bahwa BKPM berkomitmen kuat melayani dan memberikan fasilitas, serta pengawalan secara end-to-end. Namun investor besar harus mau bekerja sama dengan perusahaan nasional maupun pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang tertuang dalam Omnibus Law.
“Kami berusaha sangat keras untuk melindungi UMKM dan pada saat yang sama akan terjalin rantai pasokan antara industri besar dan pengusaha kecil di daerah.” ucapnya
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan bahwa karena omnibus law akan memudahkan investor asing beroperasi di Indonesia, maka akan lebih banyak lapangan kerja yang mampu menyerap tenaga kerja dari pasar tenaga kerja.
Dengan terjaminnya kesempatan kerja dan jaminan kerja, maka para pekerja dapat meningkatkan konsumsi rumah tangganya yang akan berkontribusi pada peningkatan PDB.
Erick menambahkan bahwa sepertiga perekonomian Indonesia digerakkan oleh BUMN yang mendukung berbagai program strategis. Pada saat yang sama BUMN terbuka untuk kerjasama dengan pihak swasta dan investor asing.
“Seperti pembicaraan tentang baterai kendaraan listrik (EV) dengan perusahaan dari China, Jepang, dan Korea Selatan, serta kerja sama dengan perusahaan dari AS tentang gasifikasi batubara untuk mengurangi impor LPG,” katanya.
