Bisnis.com, JAKARTA – Pembayaran premi program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) diputuskan diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Hal tersebut dikemukakan oleh Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas dalam Sidang Paripurna DPR RI Tahun Sidang 2020-2021, Senin (5/10/2020).
“Pemerintah menetapkan program jaminan kehilangan pekerjaan [JKP] yang seluruh preminya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,” katanya.
Sebelumnya, Panitia Kerja RUU Cipta Kerja telah menyepakati besaran pesangon sebesar 32 kali upah dengan skema 23 kali ditanggung pengusaha dan 9 kali ditanggung pemerintah melalui program JKP.
Namun dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebelumnya memberi jaminan pesangon PHK sebesar 32 kali gaji yang sepenuhnya ditanggung oleh pengusaha.
Nantinya, pembayaran premi ini akan dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan bersama dengan program jaminan social lainnya yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKm), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP).
Baca Juga
"Jaminan kehilangan pekerjaan diselenggarakan oleh badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan dan Pemerintah," seperti yang tertulis dalam pasal 46 A.
.jpg?w=348&h=261)
