Bisnis.com, JAKARTA - Kalangan industri mebel dan kerajinan meminta kementerian terkait menghilangkan ego sektoral agar tidak menekan kelangsungan hidup sektor industri ini.
Selain itu, kewenangan yang dimiliki harusnya disinergikan, menjadi kekuatan meningkatkan nilai tambah industri nasional, bukan menjadi penghambat di tengah kerja keras Presiden Jokowi memulihkan ekonomi nasional di era pandemi Covid-19.
Hal itu terekam dalam dialog antara para pelaku usaha industri tersebut dengan Wakil Ketua DPR, Rachmat Gobel, Sabtu (3/10/2020).
Presiden Direktur PT Integra Indo Cabinet Tbk Halim Rusli mengatakan pemerintah harus meninjau kembali regulasi yang menghambat seperti aturan impor bahan baku penolong. Pasalnya, kapasitas industri bahan baku penolong dalam negeri belum mampu mendukung kebutuhan industri mebel dan kerajinan.
“Bukan hanya membuat pelaku industri kelimpungan memenuhi permintaan pasar domestik dan ekspor tepat waktu, regulasi yang ada juga menimbulkan konsekuensi kenaikan biaya produksi sehingga menggerus daya saing.”
Padahal, peluang industri mebel dan kerajinan sangat besar untuk meraup nilai ekspor hingga US$ 5 miliar. Sejumlah pelaku industri ini, telah mampu memenuhi permintaan merek dunia dengan volume ekspor masing-masing berkisar 300-700 petikemas per bulan.
Baca Juga
“Regulasi impor tersebut membuat kami terpaksa ke sana kemari mencarinya seperti seperti baja, kain, dan keramik yang sesuai dengan kualitas yang dibutuhkan. Ironinya, bahan baku ini tidak dibuat oleh industri dalam negeri. Kalaupun ada, Tingkat Kandungan Dalam Negeri [TKDN]-nya rendah dan secara kuantitas dan kualitas tidak memenuhi kriteria. Volume produksi rendah, desain yang tidak adaptif dengan pasar, dan harganya juga tinggi karena masih menggunakan bahan baku impor,” tegasnya.
Ketua Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (Himki) Abdul Sobur melaporkan bahwa saat ini muncul wacana pembukaan kembali kebijakan ekspor kayu gelondongan atau log. Wacana ini diinisiasitif oleh Komunitas Rimbawan Nusantara (KRN) dengan alasan harga jual yang lebih tinggi di pasar dunia.
Namun, menurut Abdul Sobur, wacana KRN itu sama sekali tidak mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap perekonomian nasional secara keseluruhan. Ekspor log akan membuat industri mebel dan kerajinan kesulitan untuk mendapatkan bahan baku, ekonomi nasional juga akan kehilangan nilai tambah dari sektor industri hilir kehutanan.
Aron Jongkey, salah satu pelaku industri mebel, mengatakan data KRN tidak sesuai dengan realita lapangan. Menurut KRN, harga log di dalam negeri hanya Rp1,2 juta per m3, sementara di pasar ekspor mencapai US$ 250 atau setara Rp3,5 juta. Kenyataannya, harga log dalam negeri bervariasi. Harga log kayu karet misalnya berada di kisaran Rp700.000, sementara mahoni rentangnya antara Rp1,2 juta sampai dengan Rp2,5 juta.
“Alasan yang disampaikan KRN tidak tepat, dan tidak melihat kepentingan perekonomian jangka panjang yang jauh lebih besar, kelangsungan industri pengolahan kayu, serta penyelamatan lingkungan,” kata Aron.
Rachmat Gobel mengatakan pihaknya akan melakukan pembahasan serius mengenai keluhan para pelaku usaha. Ia melihat potensi industri berbasis kayu olahan ini sangat besar. Bukan saja untuk meraup devisa, juga peluang menyelamatkan lapangan kerja dan industri berbasis budaya yang berkualitas.
Apalagi, pelaku usaha berkomitmen meningkatkan ekspor mebel dan kerajinan hingga 100% dalam lima tahun mendatang. Peluang ini tidak boleh disia-siakan, dan pemerintah, DPR, serta pelaku industri harus bersinergi membajak momentum peluang ekonomi pasca krisis pademi Covid-19.
“Insyaallah, Selasa depan saya akan mengajak konsultasi anggota DPR bersama tiga kementerian terkait melihat segala aspek masalah yang bisa diselesaikan," kata Gobel dalam rilis yang diterima, Minggu (4/10/2020),
Dia mengatakan berbagai kendala regulasi harus dihilangkan, minimal meninjau ulang hal-hal yang menghambat. Apa yang bisa dioptimalkan dari kekuatan industri yang berbasis bahan baku lokal.
"Jangan sampai keunggulan kompetitif maupun komparatif itu justru untuk memperkuat produsen negara pesaing,” kata legislator partai Nasdem tersebut.
