Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina (Persero) perlu mencermati rencana pemindahan stok bahan bakar minyak dan gas minyak bumi oleh pemasok untuk disimpan di Indonesia.
Staf pengajar Universitas Trisakti Pri Agung Rakhmanto menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur seperti proyek kilang yang hingga saat ini masih berjalan perlu menjadi pertimbangan Pertamina untuk rencana itu.
"Perlu diperhatikan agar hal itu tidak menjadikan kita kemudian menunda-menunda pembangunan infrastruktur untuk ketahanan energi nasional," katanya kepada Bisnis, Senin (28/9/2020).
Kendati demikian, dia menilai di balik rencana tersebut terdapat keuntungan bisnis dari skema yang ditawarkan Pertamina untuk memastikan pemasok untuk memiliki tempat penyimpanan untuk BBM dan LPG di Indonesia.
Hal itu akan berdampak positif terhadap investasi infrastruktur Pertamina dan juga biaya transportasi yang lebih efisien.
"Yang perlu diperhatikan tentu adalah detail klausul kerja sama bisnisnya seperti apa? Bagaimana ketentuan-ketentuan klausul kerja samanya? Itu yang menjadi kunci apakah hal tersebut kita akan lebih banyak mendapat keuntungan atau tidak," jelasnya.
Baca Juga
Direktur Executive Energy Watch Mamit Setiawan menjelaskan bahwa hal yang perlu dicermati adalah besaran kapasitas yang akan dibeli dan disimpan nanti harus diperhitungkan.
Pasalnya, rencana itu harus mempertimbangkan kemampuan kilang dan juga kebutuhan kilang jika nantinya proyek pengembangan dan pembangunan kilang telah rampung.
"Jangan sampai nanti justru pembangunan RDMP [refinery development masterplan] dan GRR [grass root refinery] yang memakan biaya besar akhirnya tidak feasible untuk dilakukan," katanya kepada Bisnis, Senin (28/9/2020).
Namun, rencana itu diharapkan bisa meningkatkan cadangan BBM Indonesia akan bertambah mengingat penyimpanan yang telah dilakukan di dalam negeri.
Di lain pihak, Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro mengatakan bahwa pemindahan penyimpanan stok BBM dan LPG ke dalam negeri akan berdampak positif bagi ketahanan energi nasional.
Rencana itu akan lebih baik apabila nantinya tidak menimbulkan konsekuensi pembiayaan dari Pertamina. Namun, jika nantinya timbul konsekuensi pembiayaan yang harus dikeluarkan Pertamina, hal itu harus dikaji lebih matang seberapa besar biaya dan manfaatnya.
"Tergantung dalam praktik bisnisnya, jika biaya inventorinya dibebankan seperti ketika masih di Singapura bisa sama saja. Namun, satu hal yang paling utama adalah cadangan sudah ada di dalam negeri," katanya kepada Bisnis, Senin (28/9/2020).
Sebelumnya, Pertamina tengah mempersiapkan strategi baru dalam pengadaan impor bahan bakar minyak dan gas minyak bumi (LPG).
Direktur Logistik dan Infrastruktur Pertamina Mulyono mengatakan pihaknya sedang mengkaji skema pengadaan BBM dan LPG yang disebut dengan supplier held stock.
