Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Usul LRT Dibangun di Depok, Komisi V DPR: Soal Anggaran Beres!

Komisi V DPR mengusulkan kepada Kemenhub untuk membangun LRT di Depok sebagai penyediaan konektivitas dengan moda transportasi bus di Terminal Jatijajar.
Suasana proyek pembangunan LRT (Light Right Transit) di Kawasan Kuningan, Jakarta, Sabtu (11/4/2020). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
Suasana proyek pembangunan LRT (Light Right Transit) di Kawasan Kuningan, Jakarta, Sabtu (11/4/2020). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi V DPR meminta pemerintah menjadikan Terminal Jatijajar, Depok sebagai simpul transportasi massal terintegrasi antara terminal bus dan stasiun lintas rel terpadu (LRT) yang dibangun di wilayah Depok, Jawa Barat.

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengusulkan agar Terminal Tipe A Jatijajar, Depok yang memiliki luas hingga 10 Ha dapat dibuat terintegrasi tidak hanya digunakan moda bus saja.

"Saya usulkan bagaimana kalau area 10 Ha [di Terminal Jatijajar] ini mungkin ke depan bisa ditingkatkan manfaatnya, ini masih hanya bus saja, belum connecting dengan kereta, seperti LRT. Depok LRT, di 10 Ha bisa parkir luas, bisa naik LRT bisa naik bus, banyak orang Depok kerja di Jakarta, ini support dari kami," jelasnya, Senin (28/9/2020).

Lebih lanjut, Lasarus mengatakan berapapun anggaran yang diajukan oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk membangun stasiun terintegrasi tersebut dapat diloloskan DPR. Pasalnya, ada tiga fraksi besar Komisi V yang sudah menyetujui usulan tersebut, yakni fraksi PDIP, Gerindra dan PKB.

Pria yang menjadi perwakilan fraksi PDIP tersebut menjamin jika pemerintah mengajukan anggaran pembuatan LRT di Depok tersebut, DPR akan menyetujuinya.

"Pak Menteri Perhubungan ajukan berapapun anggarannya, kami mewakili tiga fraksi. Tiga suara ini selesai urusan Komisi V itu," katanya.

Kepercayaan diri dari Ketua Komisi tersebut bukan tidak berdasar, pasalnya di Komisi V DPR, terdapat 11 orang anggota dari fraksi PDIP, 6 orang dari fraksi Gerindra, dan 6 orang dari Fraksi PKB. Dengan demikian, terdapat 23 orang anggota yang dapat setuju dari total 49 orang anggota Komisi V DPR.

Lebih lanjut, dia meminta agar pemerintah meningkatkan pelayanan publik terutama di sektor transportasi di masa pandemi Covid-19 ini. Lasarus meminta agar setiap simpul transportasi seperti terminal wajib menerapkan protokol kesehatan.

"Sekuat apapun kami mengingatkan kalau tak ada kesadaran dan disiplin masyarakat, susah juga, pekerjaan rumah kita mencegah penularan di terminal, bandara dan simpul transportasi lainnya, masih perlu diupayakan supaya tempat-tempat ini tidak jadi penularan Covid-19," tuturnya.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper