Bisnis.com, JAKARTA -- Program Kartu Prakerja perlu dirombak demi mendukung rencana investasi pemerintah agar selaras dengan penyerapan tenaga kerja yang optimal.
Dengan demikian, target penyerapan 1,2 juta pekerja cukup realistis meskipun realisasi investasi kemungkinan besar baru tercapai pada 2021.
Namun demikian, perombakan tersebut dinilai tidak mudah. Pasalnya, perubahan konsep pelatihan dari luring menjadi daring akibat pandemi Covid-19 membuat niat untuk menyesuaikan kemampuan dengan kebutuhan perusahaan-perusahaan yang berencana menjadi investor di Tanah Air sulit terealisasi.
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial Antonius J. Supit menilai perubahan dari luring ke daring membuat pelatihan yang dijalankan melalui program Kartu Prakerja tidak maksimal.
"Kalau bicara mempersiapkan tenaga kerja untuk industri yang akan berinvestasi di masa mendatang, pelatihan harus dilakukan secara fisik (luring). Termasuk jika ingin dilakukan perombakan, hal tersebut juga tidak akan maksimal," ujar Anton kepada Bisnis, Selasa (15/9/2020).
Sejauh ini, kata Anton, keterjaminan serta kesesuaian persyaratan untuk mendapatkan lapangan kerja bagi peserta Kartu Prakerja yang dilatih belum dapat dipastikan. Ditambah lagi dengan banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK) menambah sengit persaingan dalam mencari pekerjaan.
Baca Juga
Sementara itu, lanjutnya, menjalani pelatihan secara fisik menjadi keharusan bagi calon pekerja sebagai upaya mempersiapkan diri untuk menyambut bakal investor yang ditargetkan dapat menyerap sekitar 1,2 juta tenaga kerja.
"Kita berada di posisi yang sulit. Ingin memaksimalkan Kartu Prakerja, tapi ada keterbatasan-keterbatasan. Kalau ingin menciptakan tenaga kerja yang terampil kan harus ada vokasi, dan itu mesti ada praktik. Itu sulit untuk diterapkan saat ini," tegas Anton.
