Bisnis.com, JAKARTA – Institute for Development of Economic and Finace (Indef) menilai rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2021 tidak fokus pada penanganan pandemi Covid-19. Pos yang dibagi fokus pada hal lain.
Ekonom Senior Indef, Didin Damanhuri mengatakan bahwa dalam rancangan tersebut pemerintah menganggarkan sektor infrastruktur serta keamanan dan ketertiban sangat besar, sedangkan kesehatan dan perlindungan sosial berkurang.
“Pendekatannya tidak jelas. Demand side [meningkatkan permintaan] tidak jelas, supply side [meningkatkan pasokan] juga tidak,” katanya dalam diskusi virtual, Selasa (8/9/2020).
Didin menjelaskan bahwa porsi anggaran kesehatan untuk penanganan pandemi turun dari Rp87,5 triliun jadi Rp25,4 triliun untuk 2021. Dugaannya, vaksin Covid-19 yang akan siap edar tidak akan gratis.
Padahal, untuk memulihkan ekonomi juga harus menjaga keselamatan jiwa. Perspektif ini yang tidak dibangun.
Selain itu, RAPBN 2021 tambah Didin tidak mendukung untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Ini penting untuk menggerakkan roda ekonomi.
Baca Juga
“Dengan demikian, desain RAPBN 2021 memang tidak solid dan fokus pada kesehatan dan daya beli. Ini jadi komprimistik. Apa karena lobi-lobi?” jelasnya.
Dugaan Didin bukan tanpa sebab. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berdasarkan catatannya cepat dalam menyelesaikan rancangan undang-undang di tengah pandemi.
“Misalnya Undang-Undang Minerba yang sudah disahkan. Kemudian juga Omnibus Law. Saya kira RAPBN ada nuansa kompromi,” ucapnya.
