Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Kemenhub Investigasi Dugaan Penyelewengan Tersus dan TUKS

Kemenhub akan segera menindaklanjuti temuan dugaan penyelewengan tersus dan TUKS di daerah, khususnya di Kalimantan.
Rinaldi Mohammad Azka
Rinaldi Mohammad Azka - Bisnis.com 25 Agustus 2020  |  17:10 WIB
Ilustrasi aktivitas bongkar muat peti kemas di terminal peti kemas Pelabuhan Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (11/2/2020). Bisnis -  Paulus Tandi Bone
Ilustrasi aktivitas bongkar muat peti kemas di terminal peti kemas Pelabuhan Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (11/2/2020). Bisnis - Paulus Tandi Bone

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan membahas segera menindaklanjuti dugaan penyelewengan operasi terminal khusus (tersus) dan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di daerah.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub R. Agus H. Purnomo mengaku tengah berupaya membenahi kondisi pelabuhan di Indonesia termasuk TUKS dan Tersus. Berdasarkan data Kemenhub April 2015, terdapat 1.218 terminal khusus dan TUKS di Indonesia. Sementara, saat ini terdapat 1.241 pelabuhan umum dengan rincian 33 pelabuhan utama, 217 pelabuhan pengumpul dan 991 pelabuhan pengumpan.

"Khususnya untuk lebih detail lagi mengenai TUKS dan tersus kami bicarakan perorangan [dengan DPR] agar lebih jelas," terangnya dalam rapat dengan Komisi V DPR, Selasa (25/8/2020).

Dia merespons terkait laporan dari Anggota Komisi V DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengatakan saat ini tedapat lebih dari 200 Terminal Khusus (Tersus) di wilayah Kalimantan dan mayoritasnya belum memenuhi persyaratan hukum.

"Persoalan ini terjadi juga pada TUKS dan Tersus, di kalimantan lebih dari 200 Tersus dan TUKS, 80 persen belum memenuhi syarat yuridis. Pada prakteknya mereka melakukan seperti pelabuhan umum," jelasnya.

Dia menyebut tak jarang terminal khusus dan TUKS yang memiliki izin khusus bongkar muat hanya batu bara, turut melakukan bongkar muat BBM. Ketika ada kayu lewat juga melakukan bongkar muat begitu pun pasir.

Menurutnya, otoritas laut di daerah seperti KSOP mengetahui penyalahgunaan operasi tersebut, tetapi tidak berdaya karena terdapat pula orang kuat di daerah yang melindungi aktivitasnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

pelabuhan Kemenhub
Editor : Rio Sandy Pradana
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top