Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Anggota DPR: Stimulus Tidak Rata, Kelas Menengah Belum Dapat Jatah

Bantuan kepada masyarakat kelas menengah dianggap belum menjadi perhatian pemerintah selama masa krisis pandemi Covid-19.
Ria Theresia Situmorang
Ria Theresia Situmorang - Bisnis.com 25 Agustus 2020  |  19:26 WIB
Suasana sidang tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2020). ANTARA FOTO - Akbar Nugroho Gumay
Suasana sidang tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2020). ANTARA FOTO - Akbar Nugroho Gumay

Bisnis.com, JAKARTA – Bantuan kepada masyarakat kelas menengah dianggap belum menjadi perhatian pemerintah selama masa krisis pandemi Covid-19.

Hal ini tercermin dari stimulus berupa bantuan sosial yang dianggarkan oleh pemerintah hanya menyasar masyarakat kelas miskin. Padahal, masyarakat kelas menengah pun rentan mengalami penurunan kelas ekonomi.

Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyampaikan konsumsi rumah tangga dari tahun ke tahun menjadi penopang ekonomi Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, konsumsi rumah tangga menyerap 56,6 persen sementara belanja pemerintah hanya berkisar 8,8 persen dari PDB tahun 2019.

“Seberapa kuat dorongan pemerintah akan menahan laju kontraksi kita? Masyarakat kelompok masyarakat kelas bawah ditopang oleh bantuan sosial, lalu bagaimana dengan masyarakat kelas menengah? Kita belum melihat sentuhan ke mereka,” sebutnya dalam webinar Akurat, Selasa (25/8/2020).

Misbakhun mencontohkan, di Amerika Serikat, masyarakat kelas menengah diberikan stimulus oleh pemerintah dalam program payment check untuk perusahaan swasta kecil dan menengah.

Dia melihat hingga saat ini pemerintah hanya memberikan subsidi dan relaksasi bunga untuk beberapa kelompok usaha tertentu saja. Sehingga, program insentif yang ada selama ini dianggapnya perlu ditambahkan.

Hal ini kemudian diperburuk oleh tabungan masyarakat kelas menengah yang semakin menyusut akibat dari penurunan penghasilan selama pandemi Covid-19.

Pemberian bantuan sebesar Rp600.000 kepada 15 juta pekerja juga dianggapnya tidak optimal menyasar masyarakat kelas menengah karena hanya menayasar pekerja terdampak bergaji di bawah Rp5 juta dan hanya berlaku selama 4 bulan padahal pandemi Covid-19 belum dapat diperkirakan akhirnya

“Karenanya, kami mengusulkan, pembebasan biaya listrik, pembayaran cicilan rumah untuk juga ditambahkan untuk menopang daya beli masyarakat," sambungnya.

Di sisi lain, dia juga menyoroti kelompok usaha menengah yang juga rentan terdampak pada kontraksi ekonomi secara berkepanjangan seperti restoran, usaha jahit menjahit, bengkel dan workshop.

“Omzet mereka bisa mencapai Rp100 juta hingga Rp1 miliar sebelum pandemi yang tidak termasuk dalam kategori kecil. Saya melihat belum ada stimulus untuk mereka,” pungkasnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

dpr stimulus Virus Corona
Editor : Hadijah Alaydrus
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top