Bisnis.com, DENPASAR - Dalam rangka membahas pemulihan ekonomi nasional dan akselerasi anggaran program strategis penanganan Covid-19, Menteri Koordinator Perekonomian dan sembilan menteri lainnya hadir di Bali.
Menteri Koordinasi Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan dalam Rapat Koordinasi ini akan membahas mengenai program dan kebijakan strategis dalam penanganan dampak Pandemi Covid-19 dari sisi ekonomi. Salah satunya melalui percepatan realisasi belanja pemerintah dan program strategis jangka pendek untuk mendorong percepatan realisasi anggaran.
"Saat ini kami tengah membahas hal-hal terkait strategi percepatan realisasi belanja program strategis, supaya ekonomi tahun ini tumbuh positif," tuturnya, di Hotel Sofitel Bali, Jumat, (21/8/2020).
Dia meyakini, percepatan belanja pemerintah akan mendorong pertumbuhan ekonomi kuartal III 2020 dan pertumbuhan ekonomi 2020. Untuk itu menurutnya saat ini Pemerintah tengah mendorong strategi tersebut dengan berbagai upaya ekstra.
“Kami juga menyiapkan sistem monitoring evaluasi yang rutin dan secara regular dilaksanakan koordinasi untuk percepatan realisasi belanja ini,” kata Menko Airlangga.
Dalam rapat ini, sambungnya, usulan program yang sedang disiapkan yakni Pinjaman PEN Daerah yang diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan no. 105/2020), Tambahan Dana Insentif Daerah (DID) untuk Program PEN, Program Padat Karya Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), Pengembangan Desa Digital dan UMKM Digital, Penambahan kuota alokasi Program Kartu Prakerja, Program Gerakan Belanja di Pasar Rakyat, serta Program Padat Karya dalam Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN).
Sejumlah Kementerian dan Lembaga turut mengajukan beberapa Usulan Program, yakni Program Bangga Buatan Indonesia, Program Beli Karet untuk Aspal 2020-2021, Program Beli Bahan Baku Industri Kecil dan Menengah, Program Beli Produk UMKM, Program Beli Produk Rakyat melalui Pegadaian serta Program Padat Karya Penyangga Wisata.
Rapat Koordinasi ini dihadiri secara fisik oleh sembilan Menteri, yakni Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Pertanian, Menteri Riset dan Teknologi/Kepala BRIN, Menteri Ketenagakerjaan,
Menteri Koperasi dan UKM, dan Wakil Menteri BUMN I.
