Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Apindo : Implementasi RUU Ciptaker September 2020 Sudah Tepat, Ini Alasannya

Pernyataan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir terkait dengan implementasi Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) mulai September 2020 dalam pertemuan dengan pihak Kamar Dagang dan Industri (Kadin) beberapa waktu lalu dinilai tepat.
Rahmad Fauzan
Rahmad Fauzan - Bisnis.com 12 Agustus 2020  |  18:57 WIB
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B. Sukamdani (kiri) bersama dengan Wakil Ketua Umum Shinta Widjaja Kamdani saat Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional (Rakerkonas) APINDO 2020 yang dilakukan secara virtual di Jakarta, Rabu (12/8/2020). Bisnis - Eusebio Chrysnamurti
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B. Sukamdani (kiri) bersama dengan Wakil Ketua Umum Shinta Widjaja Kamdani saat Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional (Rakerkonas) APINDO 2020 yang dilakukan secara virtual di Jakarta, Rabu (12/8/2020). Bisnis - Eusebio Chrysnamurti

Bisnis.com, JAKARTA -- Pernyataan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir terkait dengan implementasi Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) mulai September 2020 dalam pertemuan dengan pihak Kamar Dagang dan Industri (Kadin) beberapa waktu lalu dinilai tepat.

Menurut Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani, hal tersebut tepat lantaran reset dan transformasi ekonomi pascapandemi virus corona (Covid-19) yang akan dikerjakan pemerintah dinilai satu paket dengan RUU Ciptaker.

Dia mengatakan RUU Cipta Kerja memiliki posisi penting dalam proses reseting dan transformasi ekonomi yang memerlukan keseimbangan antara penyerapan tenaga kerja dan lapangan kerja yang tersedia.

"Situasi ini menjadi esensial sehingga RUU Ciptaker sangat dibutuhkan dalam proses reseting dan transformasi ekonomi pascapandemi Covid-19. Jika tidak demikian akan makin tidak karuan. Sekarang saja ada ketegangan di lapangan karena perusahan-perusahaan tidak bisa membayar penuh pekerjanya, bahkan ada yang tidak digaji," ujar Hariyadi kepada Bisnis, Rabu (12/8/2020).

Menurutnya, reseting atau penataan ulang dan transformasi ekonomi perlu disesuaikan dengan kondisi nyata di lapangan. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, jelasnya, pemerintah tidak melihat secara serius dampak dari ketidakseimbangan antara penyerapan tenaga kerja dan lapangan kerja yang tersedia.

Kondisi yang demikian, lanjutnya, bakal membuat bonus demografi yang ditargetkan pada 2030 justru menjadi beban jika aturan terkait dengan ketenagakerjaan tersebut tidak diubah.

Sebagai tindak lanjut, Hariyadi mengatakan pelaku usaha akan melakukan upaya untuk menciptakan permintaan dengan menetapkan harga yang kompetitif melalui penurunan harga.

Dia menambahkan, upaya yang dilakukan pemerintah sejauh ini dinilai sudah cukup baik. Hanya saja, masih perlu perbaikan di ranah eksekusi. "Misalnya, Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang mengharuskan tidak adanya tunggakan Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS). Itu tidak mungkin, karena saat ini perusahaan pada nunggak," ungkapnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

apindo cipta kerja phk
Editor : Fatkhul Maskur
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top