Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani mengatakan usaha mikro, kecil,dan menengah (UMKM) di Indonesia saat ini berada dalam situasi yang menantang.
Menurut dia, di tengah perlambatan ekonomi global, daya beli domestik yang menurun, dan ketatnya kompetisi pasar, UMKM harus menghadapi realita keterbatasan akses pembiayaan, teknologi, pasar, hingga keterampilan tenaga kerja.
Hasil survei Apindo menunjukkan 51% pelaku UMKM mengalami kendala akses modal, 35% kesulitan mengakses pasar dan promosi, serta hanya sekitar 7% yang terhubung ke rantai pasok industri besar.
Sementara itu, kata Shinta, UMKM adalah silent backbone dari ekonomi Indonesia, menyerap 97% tenaga kerja dan menyumbang 61% dari PDB nasional.
"Artinya, bila tidak ditangani dengan baik, tantangan yang dihadapi UMKM dapat menciptakan efek domino terhadap resiliensi ekonomi nasional. Narasi harus digeser, UMKM adalah aset strategis yang perlu dibangun secara serius dan berkelanjutan," kata Shinta baru-baru ini.
Untuk memperkuat daya saing UMKM di pasar domestik dan internasional, diperlukan beberapa hal. Pertama, kebijakan pendanaan yang lebih inklusif dan adaptif. Sebab, banyak UMKM tidak lolos uji kelayakan atau tidak memiliki agunan, sehingga perlu pendekatan yang lebih terkalibrasi dan berbasis potensi usaha, bukan hanya aset.
Baca Juga
Kedua, perlu insentif untuk peningkatan kualitas dan sertifikasi produk, khususnya untuk ekspor dan pasar premium. Negara dinilai harus hadir dengan kebijakan pelatihan, kurasi, dan pembiayaan sertifikasi.
Ketiga, regulasi yang pro-UMKM dalam transformasi digital dan integrasi ke dalam ekosistem industri besar. Menurut dia, tanpa digital onboarding yang masif, UMKM sulit berkembang secara eksponensial.
Keempat, diperlukan pendekatan pentahelix, yaitu kolaborasi antara pemerintah, swasta, akademisi, komunitas, dan media untuk memastikan UMKM bukan lagi pemain pinggiran, tapi the next frontier of economic growth.
Sejauh ini, kata Shinta, kontribusi UMKM terhadap ekspor nasional masih sekitar 15,7%. Artinya, potensi UMKM belum sepenuhnya dibuka.
Di sisi lain, UMKM yang terhubung dengan global value chain baru sekitar 4,1%, jauh lebih kecil dibandingkan dengan Vietnam yang sudah mencapai 24%. "Kami percaya, bila 10% saja dari puluhan juta pelaku UMKM berhasil masuk ke pasar global, maka akan terjadi quantum leap bagi ekonomi nasional," ujarnya.
Pemerintah pun dinilai harus berani mengeksekusi langkah-langkah transformatif: mulai dari peningkatan literasi digital, penguatan branding, ekspansi kemitraan ekspor, hingga integrasi kebijakan lintas sektor.
