Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

DPR Kejar UU Cipta Lapangan Kerja Saat Reses, Ini Progresnya

DPR telah membentuk tim kerja bersama untuk membahas klaster Ketenagakerjaan dalam RUU Omnibus Law Cipta kerja antara Baleg, Panja lintas Frakasi dengan berbagai elemen serikat pekerja (KSPI, KSPSI Andi Gani, KSPSI Yoris, KSBSI dan GEKANAS).
Edi Suwiknyo
Edi Suwiknyo - Bisnis.com 11 Agustus 2020  |  16:07 WIB
Pekerja perempuan memproduksi alat pelindung diri sebuah perusahaan garmen saat kunjungan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah di Jakarta, Rabu (1/7/2020).  ANTARA FOTO - M Risyal Hidayat
Pekerja perempuan memproduksi alat pelindung diri sebuah perusahaan garmen saat kunjungan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah di Jakarta, Rabu (1/7/2020). ANTARA FOTO - M Risyal Hidayat

Bisnis.com, JAKARTA - Pembahasan rancangan undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja terus berlanjut meski DPR saat ini tengah memasuki masa reses.

Kabar terbaru, DPR telah membentuk tim kerja bersama untuk membahas klaster Ketenagakerjaan dalam RUU Omnibus Law Cipta kerja antara Baleg, Panja lintas Frakasi dengan berbagai elemen serikat pekerja (KSPI, KSPSI Andi Gani, KSPSI Yoris, KSBSI dan GEKANAS).

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa serikat pekerja telah memberikan masukan yang cukup signifikan.

"Ada 75 persen dari seluruh pekerja di Indonesia, kami telah sepakat membahas bersama terkait kluster ketenagakerjaan," kata Sufmi di DPR, Selasa (11/8/2020).

Pembasan soal RUU Cipta Lapangan Kerja ini sebelumnya juga dipaparkan oleh Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono. Susi, pekan lalu, mengatakan bahwa proses pembahasan terus dilakukan bersama Badan Legislasi (Baleg). Proses sinkronisasi juga sudah dilakukan.

Adapun, tim pemerintah dan DPR telah menyelesaikan 5 BAB dari 15 BAB yang dibahas dalam RUU tersebut. BAB III terkait perizinan berusaha merupakan yang paling banyak karena jumlahnya mencakup 50% dari keseluruhan substansi.

Susi menambahkan bahwa pemerintah dan DPR terus mempercepat pembahasan RUU itu, karena sebagian pendapat menyebutkan bahwa pemerintah membutuhkan Omnibus Law cipta lapangan kerja.

"Apakah bisa selesai sebelum 17 Agustus atau akhir Agustus kami kejar terus supaya pembahasannya optimal. Mudah-mudahan bisa segera selesai," imbuhnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

dpr omnibus law
Editor : Hadijah Alaydrus
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top