Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa roda perekonomian di dalam negeri tidak akan bisa bergerak tanpa adanya rasa aman di tengah masyarakat. Oleh karena itu, penanggulangan isu kesehatan disebutnya tetap menjadi fokus demi menciptakan rasa aman bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas ekonomi.
“[Antara] 57 sampai 58 persen kontributor PDB kita saat ini tidak memutar ekonomi, karena merasa takut. Kami menyadari memang fokus harus ke kesehatan untuk membangkitkan kembali rasa aman,” kata Budi dalam seminar virtual Gotong-Royong Jaga UMKM Indonesia, Selasa (11/8/2020).
Dia menjelaskan permasalahan ekonomi yang dihadapi Indonesia saat ini berbeda dengan krisis ekonomi pada 1998, 2008, dan 2013 yang dipicu oleh permasalahan keuangan. Pandemi Covid-19 yang menelan banyak korban jiwa disebutnya menyebabkan permasalahan ekonomi lantaran memaksa banyak pemangku kebijakan untuk membatasi aktivitas fisik dan mobilitas, padahal kegiatan fisik menjadi kunci dari bergeraknya ekonomi.
“Yang belum pernah kita lihat dari masalah kesehatan ini adalah ia memaksa kita untuk melakukan lockdown dan kontak fisik, sehingga pilar utama perputaran roda ekonomi tak terjadi. Semaju apa pun aktivitas digital, tapi belum bisa menggantikan kontak fisik,” paparnya.
Lebih lanjut, pihaknya menjelaskan bahwa kebijakan ekonomi apa pun berpotensi berdampak minim tanpa diiringi dengan fokus pada aspek kesehatan. Dengan demikian, rasa takut yang dirasakan oleh masyarakat dapat berkurang dan mendorong aktivitas ekonomi.
“Tanpa adanya perubahan rasa aman di masyarakat kita, orang tidak akan keluar dan perputaran roda ekonomi tak akan terjadi. Oleh karena itu kebijakan kesehatan mencakup penanganan, testing, tracking, vaksin, dan pengobatan, apa pun itu harus menjadi prioritas kita,” kata Budi.
Baca Juga
Dia pun mengelaborasi bahwa perbaikan sentimen dan daya beli di kalangan masyarakat bakal memainkan peran penting dalam memulihkan UMKM. Tanpa adanya dorongan dari sisi demand, bantuan sektor UMKM yang mencapai Rp123,47 triliun tak akan berdampak masif.
“UMKM tidak akan bisa berjalan jika tidak ada yang belanja karena permasalahan ada di demand side. Selama tidak ada pergerakan, bantuan untuk UMKM tidak akan bisa berdampak,” lanjutnya.
Berdasarkan catatannya, performa penyaluran anggaran PEN untuk UMKM cenderung bervariasi. Untuk restrukturisasi kredit misalnya, dia mengemukakan penempatan dana ke Himbara telah mencapai Rp30 triliun. Namun, penyaluran subsidi bunga baru mencapai Rp1,5 triliun dari total anggaran sebesar Rp35,2 triliun.
“Rp1,5 triliun ini ternyata sudah menyasar 13 juta usaha mikro. Jadi kemungkinan dari anggaran Rp35,2 triliun tidak akan habis dan mungkin akan kami alokasikan ke program lain,” ujarnya.
