Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia dinilai memiliki peluang yang besar untuk menarik investasi asing di tataran regional. Namun, masih ada sejumlah pekerjaan rumah yang harus dilakukan pemerintah untuk mendorong investasi asing tersebut.
Senior Ekonom Indef Fadhil Hasan investasi menjadi bagian penting bagi ekonomi Indonesia sejalan dengan prediksi Indonesia yang akan menjadi big income country pada 2025.
Menurutnya, peluang aliran investasi asing masuk ke Indonesia cukup besar dan potensi ini didukung oleh faktor bonus demografi yang didominasi oleh usia produktif. Namun, bonus demografi tersebut menurutnya harus dibarengi dengan kualitas SDM yang baik agar tidak menjadi beban bagi ekonomi Indonesia ke depan.
Selain itu, Fadhil mengatakan Indonesia juga memiliki peluang dari relokasi investasi yang keluar dari China. Meski demikian, peluang ini masih relatif kecil dibandingkan dengan negara-negara lainnya.
"Data menunjukkan perusahaan dari China akan banyak ke Jepang, Korea Selatan, Taiwan, dan terbanyak ke Vietnam. Sementara yang relokasi ke Indonesia hanya 2 perusahaan," katanya, Selasa (4/8/2020).
Oleh karenanya, imbul Fadhil, hal ini masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah dalam menarik investasi asing masuk ke Indonesia.
Baca Juga
Dia memaparkan, masih banyak hal yang menjadi kekhawatiran investor asing, di antaranya isu korupsi. Isu tersebut menarik perhatian yang paling besar bagi para investor, yang diikuti oleh birokrasi yang dinilai tidak efisien dan sulitnya akses ke pembiayaan.
Iklim investasi di Indonesia yang tidak efisien tercermin dari rasio tambahan modal terhadap output (incremental capital output ratio/ICOR) yang mencapai 6,57 poin pada 2019.
Di samping itu, Indonesia berada pada posisi ketiga sebagai negara yang hambatan investasinya besar. Menurutnya, hal ini juga harus diselesaikan pemerintah agar Indonesia tertarik bagi investor asing.
Lebih lanjut, pekerja Indonesia yang sebagian besar tidak memiliki keahlian dinilai masih menjadi masalah. Sebanyak 58 persen pekerja di Indonesia menempuh pendidikan hanya sampai tingkat SMP.
"Kita harus menyelesaikan isu korupsi, ini adalah prioritas paling atas yang harus dilakukan, kemudian meningkatkan skill pekerja, dan meningkatkan iklim investasi yang lebih baik," tuturnya.
