Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) menyiapkan tiga hal utama guna mengurai penumpukan penumpang kereta rel listrik (KRL) dengan kebijakan yang lebih komprehensif, khususnya di wilayah Bogor.
Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Polana B. Pramesti menuturkan pengambilan kebijakan ini dilakukan setelah didahului pemetaan pelaju dan masalah yang ada di setiap stasiun.
"Kebijakan yang diambil harus mampu mengakomodir kondisi dan kepentingan mereka semua, sehingga pada masa pandemi ini jika terpaksa melakukan aktivitas mereka dapat mengakses layanan transportasi yang memadai dengan penerapan protokol kesehatan," urainya, Senin (3/8/2020).
Menurutnya, setelah dilakukan evaluasi perlu ada kebijakan yang lebih komprehensif agar terwujud solusi yang berkelanjutan terhadap permasalahan tersebut. Pemerintah memutuskan paket kebijakan yang terdiri atas tiga hal utama.
Pertama, pengurangan secara bertahap layanan bus gratis bagi pengguna KRL hingga Desember 2020. Bus gratis tetap dipertahankan hingga akhir tahun ini, teapi keberadaanya secara bertahap akan dikurangi.
Langkah ini terutama untuk mengakomodir kelompok masyarakat yang sangat bergantung pada KRL karena kemampuan finansial yang terbatas, manakala mereka tidak tertampung sarana KRL karena keharusan penegakan protokol kesehatan.
Baca Juga
Kedua, penyediaan dan peningkatan layanan bus JR Connexion di wilayah Bogor dan sekitarnya. Kebijakan ini ditujukan untuk mengakomodir kelompok pengguna KRL yang memiliki kemampuan finansial lebih untuk memanfaatkan moda lain manakala mereka tidak terakomodir KRL.
Sifat layanan bus ini adalah point to point, pada pagi hari di jam berangkat kantor dari daerah pemukiman menuju titik tertentu di Jakarta dan pada sore hari sesuai jam pulang kantor dari titik tertentu di Jakarta menuju pemukiman yang menjadi tujuan asal layanan tersebut. Dalam dua pekan terakhir telah diluncurkan layanan baru JR Connexion di Sentul City (Kabupaten Bogor) serta di Perumahan Taman Sari Persada (Kota Bogor).
Ketiga, penataan angkutan kota (angkot) terintegrasi dengan transjabodetabek. BPTJ saat ini tengah meminta kepada semua Pemerintah Kota/Kabupaten di Jabodetabek tidak terkecuali Bogor untuk mengajukan skema subsidi kepada pemerintah pusat guna penataan angkot di wilayah masing agar dapat terintegrasi dengan layanan Transjabodetabek.
Jika hal ini dapat direalisasikan pada tahun depan, maka dapat menjadi alternatif moda bagi pengguna KRL yang memiliki keterbatasan finansial mengingat bus gratis hanya berlangsung hingga akhir tahun ini. Pemerintah daerah di Jabodetabek diharapkan untuk tanggap secara aktif dalam proses implementasi kebijakan ini.
