Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah pihak menilai persoalan mendasar dari tingginya angka pengangguran berasal dari kondisi perekonomian yang serba tidak menentu akibat pandemi Covid-19.
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial Anton J. Supit menjelaskan bahwa saat ini arus kas dari perusahaan masih belum kuat dan permintaan pasar secara umum yang masih belum pulih.
Walaupun dapat menyerap 850.000 tenaga kerja baru, tetapi dia mengatakan bahwa risiko PHK masih lebih besar daripada penyerapan.
“Kondisi pengusaha saat ini masih sangat parah, secara umum masih lesu dan masih lemah dan untuk pemerintah dalam menargetkan angka [850.000 tenaga kerja] boleh saja. Tetapi itu kalau keadaan normal, sekarang ditambah PHK, pekerja dirumahkan, belum lagi membicarakan yang setengah bekerja dan menganggur, dan bila diharapkan 850.000 tenaga kerja baru [untuk terserap] target ini kurang realistis,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (10/7/2020).
Dia mengatakan bahwa revisi Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2020 tentang Kartu Prakerja tidak memberikan efek signifikan untuk pengusaha. Pasalnya, kartu prakerja memang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM).
“Untuk kami tidak ada efeknya, kan tujuannya membantu yang mencari kerja atau yang kena PHK untuk mendapat skill baru atau reskilling atau upskilling. Kembali lagi kan mereka harus kembali lagi untuk mencari tempat bekerja kalau yang sedang bermasalah adalah perusahaannya, ya sulit terserap,” jelasnya.
Baca Juga
Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan menargetkan sekitar 850.000 orang dapat memperoleh pekerjaan sampai akhir 2020. Target serapan tenaga kerja ini dipatok seiring berjalannya aktivitas ekonomi di daerah zona hijau pada masa kebiasaan baru.
“Saya cari secara komprehensif situasi kita sekarang seperti itu, jadi jangan hanya bicara dengan target 850.000 kalaupun bisa, tetapi yang keluarnya berapa. Akar permasalahan utama, harus ada stimulus kepada sektor rill dan mereka ini tengah kesulitan cash flow,” ujar Anton.
Adapun mengenai pasar tenaga kerja yang diprediksi pulih pada 2022--2023, Anton menjelaskan bahwa hal ini berkorelasi pada dukungan dari pemerintah terhadap industri di dalam negeri.
“Kalau ekonomi membaik pasti bisa terserap. Sekarang yang paling diperlukan adalah bantuan sosial kepada yang terdampak PHK dan bantuan stimulus pada sektor rill supaya bisa bertahan agar tidak mem-PHK atau merumahkan pegawai,” jelasnya.
Sementara itu, Direktur Riset Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Berly Martawardaya pun melihat bahwa Program Kartu Prakerja belum bisa memberikan jawaban untuk penyerapan tenaga kerja di tahun ini ataupun pemulihan di tahun mendatang
“Dari berbagai proyeksi lembaga besar luar negeri, ekonomi indonesia 2020 paling bagus nol persen. Kartu Prakerja terlalu jauh bicara ke 2022, fokusnya perlu ke melatih pekerja di sektor [tertentu] sehingga mereka bisa punya cukup skill untuk bekerja di sektor yang masih bisa beroperasi dengan social distance,” ujarnya.
