Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi pengembang heran penyaluran kredit pemilikan rumah oleh perbankan tak sejalan dengan adanya tambahan stimulus berupa subsidi selisih bunga dari pemerintah senilai Rp1,5 triliun sebagai dampak virus corona.
Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah menyayangkan langkah perbankan yang memukul rata dampak corona ke semua calon konsumen sehingga penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) lebih ketat terhadap pihak swasta.
"Kondisi saat ini perlu perhatian khusus karena semua industri terdampak. Namun, terdampaknya ini bisa kita kategorikan sedang, ringan, atau tinggi. Maksud saya, kalau itu risiko dampaknya sangat tinggi, suatu kewajaran perbankan selektif dalam KPR, tetapi faktanya masih ada industri kategori menengah dan rendah masih berjalan, tetapi sulit dapat KPR," katanya pada Bisnis, Minggu (7/6/2020).
Junaidi sekaligus menanggapi soal lambatnya pertumbuhan penyaluran KPR berdasarkan data Bank Indonesia. Dia juga memaklumi perbankan menerapkan risiko kehati-hatian dalam pemberian KPR tersebut demi meminimalisasi kredit macet.
Hanya saja, dia menganggap bahwa masih ada masyarakat yang tak terkena dampak atau risiko tinggi akibat corona sehingga masih mampu dalam hal mengangsur.
Kondisi di lapangan saat ini, katanya, perbankan lebih memilih menyalurkan KPR kepada pegawai BUMN/BUMD, TNI/Polri, dan aparatur sipil negara (ASN), sedangkan pegawai swasta terbilang minim, padahal tidak semua pegawai swasta yang terkena dampak corona.
"Perbankan terlalu berlebihan jika seluruh pekerja swasta dipukul rata [terdampak] sehingga selektif dalam KPR, ini tidak fair. Apalagi, terkait rumah subsidi, pemerintah saja memberi stimulus supaya pergerakannya makin tinggi, tetapi mengapa perbankan makin mengerem?" ujarnya.
Junaidi mengaku bahwa asosiasi pengembang bersedia berdiskusi lebih lanjut dengan perbankan untuk mencari formula yang tepat dan memproteksi apa yang bisa dilakukan terhadap masyarakat yang terdampak dengan kategori ringan tanpa harus mengesampingkan tujuan utama penyaluran KPR untuk masyarakat yang membutuhkan rumah.
"Bisa dibicarakan kepada pengembang bagaimana risiko yang rendah dan sedang ini ada jalan keluarnya supaya risiko-risiko ini bisa tertanggulangi oleh kedua belah pihak antara pengembang dan perbankan," kata Junaidi.
Hal ini penting supaya industri properti yang masih bisa berjalan saat ini mampu bertahan di tengah kondisi ketidakpastian seperti saat ini. Terlebih, sektor properti mampu berkaitan langsung dengan 174 industri lainnya.
Sebelumnya, berdasarkan analisis uang beredar Bank Indonesia, kredit properti pada April 2020 mengalami perlambatan yang salah satunya disebabkan oleh melambatnya penyaluran KPR maupun kredit pemilikan apartemen (KPA).
Pertumbuhan kredit KPR maupun KPA tercatat melambat dari 6,6 persen secara tahunan pada Maret 2020 menjadi 5,4 persen pada April 2020.
