Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Ini Pendapat LMAN Terkait dengan Terbitnya Perpres No. 66/2020

Hingga saat ini belum ada implementasi teknis dari Perpres No. 66/2020 karena dibutuhkan landasan peraturan Menteri Keuangan.
Aprianus Doni Tolok
Aprianus Doni Tolok - Bisnis.com 03 Juni 2020  |  19:02 WIB
Ilustrasi pembangunan jalan tol. Bisnis - Nurul Hidayat
Ilustrasi pembangunan jalan tol. Bisnis - Nurul Hidayat

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah baru saja menerbitkan Peraturan Presiden No. 66/2020 yang menggantikan Perpres No. 102/2016. Di dalamnya tertuang perincian ketentuan mengenai ganti rugi biaya dana kepada badan usaha dalam pengadaan tanah proyek strategis nasional.

Direktur Pengadaan dan Pendanaan Lahan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Qoswara mengatakan bahwa penerbitan Perpres No. 66/2020 tentang Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dilatarbelakangi penyesuaian peraturan atas dinamika yang terjadi di lapangan.

"Perkembangan di lapangan cepat dinamikanya. Otomatis peraturan yang ada [Perpres No.102/2016] harus disesuaikan agar governance terjaga dengan baik," ujarnya melalui live streaming, Rabu (3/6/2020).

Lebih lanjut, beberapa hal yang menjadi poin penting dalam Perpres No. 66/2020 tersebut adalah pembentukan dana cadangan atau dana jangka panjang, penyederhanaan dokumen guna mempercepat proses pembayaran lahan, dan keberadaan sertifikat tanah sebagai dokumen pendukung pembayaran pengadaan lahan.

"Ada kalanya dokumen belum sempurna, padahal dokumen itu penting, tapi enggak ada gimana kita mau bayar? Makanya akhir semua kegiatan intinya disertifikasi. Jadi, dibalik, disertifikasi aja nanti diajukan pembayaran dan LMAN tinggal bayar. Jadi, sertifikat sebagai dokumen pendukung untuk pembayaran," paparnya.

Selain itu, Qoswara juga menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ada implementasi teknis dari Perpres No. 66/2020. Pasalnya, dibutuhkan landasan peraturan Menteri Keuangan untuk melakukannya. "Kita harap secepatnya."


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

pengadaan tanah LMAN
Editor : Zufrizal

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top