Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo menyiapkan insentif bagi petani dan nelayan dalam rangka menjaga ketersediaan bahan pokok, serta memastikan produktivitas terjaga di tengah pandemi.
Pertama, insentif tersebut berupa program jaring pengaman sosial. Presiden langsung meminta 2,7 juta petani dan buruh tani miskin dan 1 juta nelayan dan petambak harus masuk dalam program bantuan sosial, seperti PKH, bansos tunai, BLT desa, paket sembako dan program gratis subsidi listrik.
“Tujuan utama dari skema program ini adalah untuk meringankan beban biaya konsumsi rumah tangga warga-warga yang kurang mampu, termasuk di dalamnya adalah petani dan nelayan miskin,” kata Presiden membuka rapat terbatas mengenai insentif bagi petani dan nelayan dalam rangka menjaga ketersediaan bahan pokok melalui video conference, Kamis (28/5/2020).
Kedua, program subsidi bunga kredit. Pemerintah telah menyiapkan Rp34 triliun untuk merelaksasi pembayaran angsuran dan pemberian subsidi bunga kredit yang disalurkan lewat KUR, Mekaar, UMI, Pegadaian, dan perusahaan pembiayaan lainnya.
Selain itu, pemerintah akan menyediakan penundaan angsuran dan subsidi kepada para penerima bantuan permodalan yang dilakukan beberapa kementerian, baik itu dari KKP dan Kementan.
Ketiga, pemberian stimulus untuk modal kerja. “Bagi petani dan nelayan yang bankable penyalurannya melalui perluasan program KUR, sedangkan yang tidak bankable penyalurannya bisa lewat UMI, Mekaar dan skema program yang lainnya lewat kementerian,”
Baca Juga
Jokowi berharap seluruh prosedur stimulus modal kerja ini dipermudah. Dengan demikian, para petani, nelayan, dan petambak bisa memperoleh dana-dana yang dibutuhkan secara cepat dan mudah.
Keempat, melalui instrumen bantuan nonfiskal yang terkait dengan produktivitas. “Kebijakan kelancaran supply change yang kita harapkan pertanian dan perikanan ini bisa lebih baik melalui pemberian bibit, pupuk, alat-alat, produksi saya kira ini sudah kita berikan beberapa tahun yang lalu,” kata Presiden.
