Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Dianggap Gagal Jaga Kepatuhan Orang Kaya, Ditjen Pajak Beberkan Alasannya

Salah satu aspek yang memengaruhi tren kepatuhan dan pembayaran pajak WP OPNK yang cenderung tidak stabil.
Edi Suwiknyo
Edi Suwiknyo - Bisnis.com 27 Mei 2020  |  10:54 WIB
Sejumlah wajib pajak melakukan pelaporan SPT Pajak Tahunan di Kantor KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru I, Jakarta Selatan, Senin (1/4/2019).ANTARA FOTO - Indrianto Eko Suwarso
Sejumlah wajib pajak melakukan pelaporan SPT Pajak Tahunan di Kantor KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru I, Jakarta Selatan, Senin (1/4/2019).ANTARA FOTO - Indrianto Eko Suwarso

Bisnis.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) membantah jika tren penurunan kepatuhan wajib pajak orang pribadi nonkaryawan (WP OPNK) terjadi lantaran tidak mampu menjaga momen pasca tax amnesty atau pengampunan pajak.

Direktur Potensi Kepatuhan & Penerimaan Pajak DJP Ihsan Priyawibawa membeberkan sejumlah aspek yang memengaruhi tren kepatuhan dan pembayaran pajak WP OPNK yang cenderung tidak stabil.

Pertama, penghasilan WP OP NK berfluktuasi sehingga dimungkinkan jumlah WP pembayar pajak maupun nilai pembayarannya juga berfluktuasi.

Kedua, kepatuhan pembayaran WP OP NK baru rendah bukan semata karena faktor komunikasi. Menurutnya komunikasi antara DJP dan WP (semua jenis WP) dilakukan melalui berbagai saluran.

Saluran atau kanal yang digunakan sesuai dengan data yang diberikan oleh WP saat pendaftaran, yaitu nomor telepon, nomor telepon genggam, surat elektronik, alamat tempat tinggal, alamat domisili sesuai KTP, alamat tempat usaha.

"Sepanjang data yang diberikan WP saat pendaftaran adalah benar dan tidak ada perubahan, atau data WP sudah berubah namun dilaporkan ke DJP, maka DJP dapat menjangkau WP untuk mengingatkan kewajiban terkait menyampaikan SPT dan membayar pajak," kata Ihsan kepada Bisnis, Rabu (27/5/2020).

Bagaimana jika WP tidak membetulkan profilnya?

Ihsan menyebutkan bahwa DJP berupaya memutakhirkan profil WP melalui program knowing your taxpayer berbasis kewilayahan, sehingga menjangkau seluruh WP.

Ketiga, pada saat pendaftaran sebagai WP Baru, tidak diperlukan persyaratan pembayaran pajak terlebih dahulu. Pada saat pendaftaran secara sukarela, WP baru diberikan petunjuk atau brosur serta penjelasan bagi di helpdesk yang terdapat di KPP dan KP2KP tentang konsekuensi pemilikan NPWP, seperti menyampaikan SPT dan membayar pajak.

Setelah itu, DJP menerapkan program triple one bagi WP Baru. Triple One merupakan suatu upaya pembinaan WP Baru secara terstruktur dan terpola yang dilaksanakan melalui telepon, serta dilaksanakan secara bertahap dalam rentang waktu 1 (satu) minggu, 1 (satu) bulan dan 1 (satu) tahun setelah Wajib Pajak terdaftar.

"Dengan upaya ini, diharapkan WP baru patuh berkelanjutan," imbuhnya.

Namun, jika terdapat WP yang tidak pernah melakukan pembayaran setelah pendaftaran, hal tersebut dimungkinkan dalam hal: penghasilan WP sudah dipotong pemberi penghasilan, WP OP pekerja informal berpenghasilan di bawah PTKP, WP OP masih berstatus pencari kerja.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

orang kaya wajib pajak Tax Amnesty
Editor : Hadijah Alaydrus
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top