Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Tingkat Pembayaran Pajak Orang Kaya Anjlok, DJP Gagal Jaga Kepatuhan?

Persoalan ini disebabkan oleh tingkat kepatuhan yang rendah dan jumlah wajib pajak (WP) orang kaya yang melakukan pembayaran pajak juga semakin menurun.
Edi Suwiknyo
Edi Suwiknyo - Bisnis.com 26 Mei 2020  |  14:28 WIB
Sejumlah wajib pajak melakukan pelaporan SPT Pajak Tahunan di Kantor KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru I, Jakarta Selatan, Senin (1/4/2019).ANTARA FOTO - Indrianto Eko Suwarso
Sejumlah wajib pajak melakukan pelaporan SPT Pajak Tahunan di Kantor KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru I, Jakarta Selatan, Senin (1/4/2019).ANTARA FOTO - Indrianto Eko Suwarso

Bisnis.com, JAKARTA - Pengawasan terhadap wajib pajak (WP) orang kaya atau orang pribadi nonkaryawan (OPNK) pasca pengampunan pajak atau tax amnesty terbukti belum optimal.

Akibatnya, sercara persentase pembayaran pajak dari kelompok orang kaya hanya berkontribusi di kisaran 1 persen dari total penerimaan pajak.

Persoalan ini, selain disebabkan oleh tingkat kepatuhan yang rendah, jumlah wajib pajak (WP) orang kaya yang melakukan pembayaran pajak juga semakin menurun.

Hal ini terkonfirmasi dari data Ditjen Pajak (DJP) tahun 2019 yang diterbitkan belum lama ini. Dalam laporan itu, otoritas pajak mengidentifikasi tiga masalah terkait kepatuhan wajib pajak orang kaya.

Pertama, terjadi penurunan WP OP NK terdaftar 2018 yang melakukan pembayaran pada tahun 2019 bila dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 58,87 persen.

Kedua, Kepatuhan WP OPNK terdaftar 2018 tidak tercapai karena sulitnya menjaga komunikasi dengan WP di tahun kedua pasca pengampunan pajak.

Ketiga, terdapat WP yang hanya membayar pada saat melakukan pendaftaran kemudian berhenti melakukan pembayaran.

Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan Pajak DJP Ihsan Priyawibawa mengaku belum melihat data tersebut. Dia mengatakan akan mengecek data terlebih dahulu untuk memastikan mengenai laporan itu.

"Saya cek datanya dulu," kata Ihsan singkat, Selasa (26/5/2020).

Dalam catatan Bisnis, selama sembilan bulan pelaksanaan kebijakan, pemerintah telah mengantongi data deklarasi harta senilai Rp4.884,2 triliun yang Rp1.036,7 triliun di antaranya berasal luar negeri.

Selain itu, otoritas pajak juga mencatat adanya repatriasi aset senilai Rp146,7 triliun dan uang tebusan dari wajib pajak senilai Rp114,5 triliun. Sebagian besar harta atau aset di luar negeri tersebut merupakan milik WP OP non karyawan alias orang kaya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Pajak orang kaya Tax Amnesty
Editor : Hadijah Alaydrus
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top