Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Eks Menteri Perindustrian Soroti Kelemahan Program PEN Pemerintah

Selain aspek proyeksi tak akurat,  ketidakseimbangan PEN juga merupakan puncak dari buruknya komunikasi pemerintah dalam pengambilan kebijakan.
Herdanang Ahmad Fauzan
Herdanang Ahmad Fauzan - Bisnis.com 26 Mei 2020  |  00:15 WIB
Menteri Perindustrian Indonesia  pada periode 2009-2014 Mohammad Suleman Hidayat. Dia menilai ada kelemahan dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) - Dok.
Menteri Perindustrian Indonesia pada periode 2009-2014 Mohammad Suleman Hidayat. Dia menilai ada kelemahan dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) - Dok.

Bisnis.com, JAKARTA - Eks Ketua Kadin dan Menteri Perindustrian Indonesia  periode 2009-2014 Mohammad Suleman Hidayat menilai ada kelemahan dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang diatur pemerintah dalam Peraturan Pemerintah No. 23/2020.

Kelemahan itu, menurut Hidayat, adalah minimnya bantuan untuk sektor pengusaha bila dibandingkan uluran tangan pemerintah untuk BUMN.

"Dari PEN 23 tidak tercermin anggaran untuk korporasi, pengusaha. Dia hanya menyebut untuk mikro dan UMKM, porsinya juga berat ke BUMN. Pak Menko bilang, pemerintah masih tahun depan untuk korporasi, karena sekarang mampunya ini. Padahal menurut saya kalau nunggu tahun depan, kita udah jadi zombie semuanya ini," kata Hidayat saat mengisi diskusi daring dengan Kadin Jawa Barat lewat konferensi video, Senin (25/5/2020) malam.

Sesuai perkataan Hidayat, porsi untuk BUMN memang relatif besar. Total pemerintah mengucurkan lebih dari Rp155,6 triliun untuk 12 perusahaan BUMN.

Hidayat menilai perkara ketidakseimbangan ini muncul karena di awal pemerintah tidak mengestimasi kebutuhan dengan akurat.

Menurutnya, perkara estimasi kurang akurat tidak cuma tampak dalam anggaran PEN, tapi juga menyoal proyeksi-proyeksi lain. Saat memprediksi PDB Indonesia pada Kuartal I/2020 misal, angka yang diproyeksi Kemenkeu terbukti bisa terbantahkan oleh rilis resmi Badan Pusat Statistik (BPS) hanya dalam kurun seminggu.

Perkiraan yang belum akurat ini pada akhirnya bikin porsi anggaran yang disiapkan tak proporsional, demikian menurut Hidayat.

"Melesetnya prediksi Menkeu kita dan Gubernur BI sebetulnya mempengaruhi kredibilitas mereka. Jangan-jangan mereka akan meleset juga memprediksi hal-hal berikutnya?," sambungnya.

Argumen Hidayat juga diamini oleh ekonom Universitas Pasundan Acuviana Kartabi.

Selain aspek proyeksi tak akurat, menurut Kartabi  ketidakseimbangan PEN juga merupakan puncak dari buruknya komunikasi pemerintah dalam suatu pengambilan kebijakan.

"Kalau kita lihat saat ini pandangan menteri kan berbeda-beda. Bahkan ada di Istana spesialis meluruskan pernyataan. Ini patut disayangkan, karena memunculkan kesan bahwa sikap pemerintah itu plin-plan," kata Kartabi dalam sesi diskusi yang sama.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

BUMN ms hidayat covid-19
Editor : Oktaviano DB Hana
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

BisnisRegional

To top