Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Dana Ratusan Triliun Mengucur ke BUMN, Pemerintah Diminta Selektif

Pemerintah akhirnya mengumumkan bahwa suntikan dana kepada BUMN pada Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) mencapai Rp149,29 triliun.
Muhamad Wildan
Muhamad Wildan - Bisnis.com 19 Mei 2020  |  13:10 WIB
Petani memikul benih padi yang akan di tanam pada lahan pertanian di Sawit, Boyolali, Jawa Tengah, Selasa (5/5 - 2020). Kementerian Pertanian tengah mempersiapkan kerja sama dengan BUMN dalam cetak sawah seluas 600.000 hektare, yang terdiri dari 400.000 hektare lahan gambut dan 200.000 hektare lahan kering sebagai antisipasi kekeringan dan ancaman kelangkaan pangan. / Antara
Petani memikul benih padi yang akan di tanam pada lahan pertanian di Sawit, Boyolali, Jawa Tengah, Selasa (5/5 - 2020). Kementerian Pertanian tengah mempersiapkan kerja sama dengan BUMN dalam cetak sawah seluas 600.000 hektare, yang terdiri dari 400.000 hektare lahan gambut dan 200.000 hektare lahan kering sebagai antisipasi kekeringan dan ancaman kelangkaan pangan. / Antara

Bisnis.com, JAKARTA - DPR RI menagih kepada pemerintah untuk meminta persetujuan kepada parlemen sebelum memberikan suntikan dana kepada BUMN.

Seperti diketahui, pemerintah akhirnya mengumumkan bahwa suntikan dana kepada BUMN pada Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) mencapai Rp149,29 triliun.

Secara lebih rinci, sebesar Rp27,56 triliun di antaranya telah dianggarkan pada Perpres No. 54/2020 tentang APBN 2020, sedangkan sebesar Rp121,73 triliun sisanya ditambahkan melalui Program PEN.

Anggota Komisi VI DPR RI Achmad Baidowi mengatakan anggota dewan perlu mengetahui seperti apa profil BUMN penerima suntikan dana sebelum dana dikucurkan.

“Pemberian PMN harus selektif, yakni BUMN yang mempunyai porto folionya menjanjikan dan terdampak COVID-19. Jangan sampai PMN diberikan kepada BUMN yang memang sudah memiliki penyakit bawaan. Yakni sebelum pandemi memang sudah bermasalah,” kata Baidowi, Selasa (19/5/2020).

Sebelumnya, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Isa Rachmatarwata menerangkan memang ada beberapa BUMN yang bisa ditangani kondisinya lewat PMN, sedangkan ada beberapa yang lain bisa ditangani dengan dana talangan.

"Dalam case yang kita hadapi ini yang didukung pemerintah adalah yang sedang melakukan penugasan pemerintah yang sifatnya mendasar dan tidak ekonomis, itu yang didukung dengan PMN," kata Isa, Senin (18/5/2020).

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

dpr BUMN pmn
Editor : Hafiyyan
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

Foto loadmore

BisnisRegional

To top