Bisnis.com, JAKARTA - Rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) diproyeksikan masih belum akan turun secara jangka pendek dan peningkatan rasio utang ini diproyeksikan masih akan berlanjut hingga tahun 2021.
Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad menjabarkan ada beberapa sebab yang menyebabkan rasio utang pemerintah terhadap PDB belum bisa turun dalam waktu dekat.
Pertama, masih terdapat banyak proyek pemerintah yang tidak bisa dilaksanakan pada tahun anggaran 2020 karena adanya pergeseran anggaran akibat Covid-19.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan jumlah belanja modal tercatat dipotong hingga Rp42,6 triliun dan banyak proyek yang pengerjaannya di-multiyears-kan.
Belanja modal yang tertunda tersebut berpotensi menjadi beban anggaran baru pada APBN 2021 dan tahun-tahun ke depan.
Kedua, beban bunga utang pada tahun depan akan meningkat akibat tingginya utang yang ditarik pada tahun ini dan pemerintah sendiri pun telah membuka ruang lewat Perppu No. 1/2020 agar defisit anggaran masih bisa melebihi 3 persen pada 2021 dan 2022 mendatang.
"Dua faktor ini yang menyebabkan rasio utang susah turun dalam waktu dekat," kata Tauhid, Senin (4/5/2020).
Terakhir, Tauhid memperkirakan pemerintah masih akan mengeluarkan belanja dan pembiayaan untuk mmembantu pemulihan ekonomi pada 2021 dan 2022. Oleh karenanya, rasio utang terhadap PDB masih belum mungkin untuk turun dalam waktu dekat.
Rasio utang baru mungkin untuk turun setelah defisit anggaran dikembalikan ke bawah 3 persen dari PDB dan ekonomi mulai berjalan normal.
Di lain pihak, ekonom CORE Akbar Susamto mengatakan bahwa penambahan utang dan meningkatnya rasio utang terhadap PDB untuk saat ini merupakan sesuatu yang sangat bisa dipahami. "Jika selama ini penambahan utang dikritisi, sekarang saat dimana utang bisa dibenarkan, kata Akbar, Senin (4/5/2020).
Meski demikian, pemerintah harus memastikan agar penggunaan utang yang telah ditarik tersebut sepenuhnya digunakan untuk kepentingan darurat, bukan untuk program yang kurang membantu masyarakat seperti Program Kartu Prakerja hingga pemindahan ibu kota.
Pemerintah masih bisa menunda program-program ini pada tahun depan, apalagi mengingat perekonomian pada 2021 diproyeksikan bisa tumbuh pada nominal yang wajar.
Seperti diketahui, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan memproyeksikan rasio utang terhadap PDB pada tahun 2020 ini bakal melonjak ke angka 36%.
Nominal tersebut memang masih jauh dari threshold UU Keuangan Negara yang mencapai 60 persen, tetapi ini jauh lebih tinggi dari rasio utang terhadap PDB tahun lalu yang mencapai 30,2 persen dan tahun-tahun sebelumnya yang cenderung di bawah 30 persen.
Seperti diketahui, meningkatnya rasio utang terhadap PDB mengindikasikan beban utang yang perlu ditanggung oleh perekonomian semakin tinggi.
Tingginya beban utang terhadap PDB akan berpotensi mengurangi keleluasaan pemerintah dalam memanfaatkan sumber daya untuk menstimulus perekonomian ke depan.
Dalam skenario berat, pemerintah masih memproyeksikan pertumbuhan ekonomi di tengah pandemi COVID-19 ini masih mampu mencapai 2,3 persen (yoy) atau bisa terkontraksi -0,4 persen (yoy) dalam skenario sangat berat. Adapun PDB nominal pada 2020 ini diperkirakan mencapai Rp16.574,9 triliun hingga Rp16.829,8 triliun.
Dengan asumsi PDB nominal tersebut dan proyeksi rasio utang terhadap PDB yang mencapai 36 persen, dapat diasumsikan posisi utang pemerintah berpotensi mencapai Rp5.966,9 triliun hingga Rp6.058,7 triliun.
