Bisnis.com, JAKARTA – Distribusi pangan menjadi sorotan utama Kementerian Pertanian untuk mengendalikan harga pangan di tengah pandemi corona dan periode Ramadan tahun ini.
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan pemerintah berupaya memperbaiki alur distribusi bahan pangan dengan bekerja sama antarkementerian untuk menyalurkan pangan dari daerah surplus, ke daerah yang minim produksinya.
"Ini perintah Bapak Presiden supaya kita semua kementerian bekerja sama menutup defisit. Artinya, tidak ada lockdown, tidak ada isolasi, tidak melakukan penguncian dan tidak membuat rintangan terhadap distribusi pangan," kata Syahrul seperti dikutip dari Antara, Kamis, (30/2/2020).
Mentan mengatakan, perbaikan distribusi dilakukan antara Kementerian Pertanian, Bulog dan Kementerian Perdagangan, sebagai upaya memastikan 11 kebutuhan bahan pokok nasional dalam kondisi aman dan terkendali.
Ada pun 11 komoditas tersebut antara lain beras, daging sapi dan ayam, minyak goreng, telur, bawang putih, bawang merah, aneka cabai dan gula.
"Semuanya tidak ada yang kurang karena pemerintah sudah menghitung neraca stok pangan yang ada. Adanya PSBB dan lockdown beberapa negara memang berpengaruh, namun kami menjamin stoknya aman," kata Mentan.
Baca Juga
Selain itu, Mentan meminta masyarakat bersikap tenang dengan tidak melakukan panic buying yang bisa menimbulkan gejolak pangan. Begitu juga dengan para pedagang agar tidak memanfaatkan situasi ini menjadi kisruh dengan menaikkan harga.
Meski demikian, Syahrul membenarkan pernyataan Presiden terkait adanya sejumlah provinsi yang mengalami defisit stok.
Kementan mencatat hingga April, terdapat beberapa provinsi yang mengalami defisit produksi, salah satunya Kalimantan Tengah mengalami defisit di atas 10 persen.
Selain itu ada dua provinsi yang defisitnya sampai 25 persen, yakni Bali dan Kalimantan Barat, sedangkan sisanya, yakni Sumatera Utara dan Riau mengalami defisit di bawah 25 persen
"Setelah kita intervensi, artinya komoditas-komoditas dari daerah yang surplus itu kita alihkan, lalu masuk ke daerah yang defisit, maka hasilnya ada sekitar 28 provinsi yang saat ini dalam kendali. Walaupun 2 di antaranya, yaitu Kalimantan Utara dan Maluku perlu mendapat perhatian lebih," kata Mentan.
