Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Organda: Jangan Cuma Ojol, Kami Siap Distribusi Bansos

Adapun, selama ini pemerintah hanya melibatkan transportasi daring atau ojek online (ojol) dalam distribusi bantuan sosial.
Ilustrasi - Petugas Jaring Pengaman Sosial (JPS) swadaya tingkat desa memberikan bantuan sembako kepada warga terdampak COVID-19 di Perumahan Candi Asri, Kedu, Temanggung, Jawa Tengah, Rabu (8/4/2020). Warga setempat secara swadaya melakukan iuran yang hasilnya disumbangkan kepada warga terdampak COVID-19 berupa sembako dan hand sanitizer. ANTARA FOTO/Anis Efizudin
Ilustrasi - Petugas Jaring Pengaman Sosial (JPS) swadaya tingkat desa memberikan bantuan sembako kepada warga terdampak COVID-19 di Perumahan Candi Asri, Kedu, Temanggung, Jawa Tengah, Rabu (8/4/2020). Warga setempat secara swadaya melakukan iuran yang hasilnya disumbangkan kepada warga terdampak COVID-19 berupa sembako dan hand sanitizer. ANTARA FOTO/Anis Efizudin

Bisnis.com, JAKARTA - Organda berharap pemerintah bisa memberikan kesempatan untuk ikut terlibat dalam distribusi bantuan sosial atau bansos berupa sembako bagi warga yang kurang mampu.

Sekretaris Jenderal Organda Ateng Haryono mengatakan hal itu supaya pengusaha angkutan darat, terutama pengemudinya juga tetap bisa memperoleh penghasilan untuk keberlangsungan hidupnya. Adapun, selama ini pemerintah hanya melibatkan transportasi daring atau ojek online (ojol).

“Semestinya kami bisa dan kami siap kok,” jelasnya, Kamis (23/4/2020).

Sementara itu, Ketua DPP Organda Adrianto Djokosoetono mengatakan saat ini usaha angkutan umum sudah sangat terpuruk karena tidak dapat beroperasi dengan normal akibat berbagai antisipasi penyebaran virus corona yang membuat tak dapat beroperasi normal.

Para perusahaan angkutan darat sendiri jelasnya, hanya mampu mempertahankan kendaraannya antara 1 hingga 2 bulan lagi. Tanpa adanya restrukturisasi dari kreditur yang diaplikasikan secara menyeluruh tentu usaha angkutan darat akan benar-benar berhenti.

"Dalam batasan utama yang sudah diberi relaksasi Rp10 miliar tadi sebagian pengusaha kami yang jumlahnya memiliki di atas 10 bus, tidak akan dapat bantuan secara langsung. Kami sedang perjuangkan dan data, jangan-jangan setelah Juli perusahaan bus sudah tidak ada lagi," jelasnya.

Selain itu, pihaknya juga meminta stimulus perpanjangan STNK yang sebagian daerah sudah tidak adanya denda untuk keterlambatan bayar. Pasalnya, sebagai perusahaan transportasi, aset utamanya ada pada kendaraan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper